Comscore Tracker

Hore! MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan 

MA membatalkan peraturan presiden yang jadi dasar hukum

Jakarta, IDN Times - Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diteken pemerintah pusat. Hal itu diputus setelah MA mengabulkan judicial review yang diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI).

Sebelumnya, KPCDI menggugat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan kesehatan. Perpres itu sebelumnya dijadikan dasar hukum pemerintah pusat dan BPJS Kesehatan untuk menaikkan iuran di semua kelas. 

Baca Juga: Iuran BPJS Mandiri Naik, BPJS Denpasar: Seperti Bayar Parkir Motor

1. Judicial review itu diketok pada Februari 2020

Hore! MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Ilustrasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro mengatakan, sidang terhadap putusan tersebut sudah dilakukan pada 27 Februari 2020.

“Iya betul sudah ada amar (putusannya),” kata Andi Samsan saat dihubungi IDN Times, Senin (9/3).

Baca Juga: Pemerintah Tidak Mau Turunkan Iuran BPJS Kesehatan Meski Dipaksa DPR

2. Pemerintah tidak berhak menaikkan iuran BPJS Kesehatan

Hore! MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan ANTARA FOTO/Rahmad

Dalam amar putusan tersebut, pemerintah tidak berhak untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang sudah dilakukan sejak 1 Januari 2020.

"Menyatakan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” tulis amar putusan tersebut.

Lebih jauh ia menambahkan, Menurut MA, Pasal 34 ayat 1 dan 2 bertentangan dengan Pasal 23 A, Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945. Tidak hanya itu, ada sejumlah Pasal lain yang bertentangan diantara Pasal 2, Pasal 4, Pasal 17 ayat 3 UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

"Bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial. Bertentangan dengan Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 171 Undang-undang Kesehatan,” lanjut amar putusan itu.

3. BPJS Kesehatan sempat naik dua kali lipat sejak 1 Januari lalu

Hore! MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan (Petugas melayani warga di Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta) ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Sebelumnya, pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang mulai berlaku pada 1 Januari Dalam pasal 34 Perpres 75/2019, iuran yang harus dikeluarkan oleh peserta kelas Mandiri III dari awalnya Rp25.500 naik menjadi Rp42 ribu. Fasilitas yang didapat oleh kelas ini berupa pelayanan di ruang perawatan kelas III.

Untuk kelas Mandiri II, iuran yang harus dibayarkan Rp110 ribu. Peserta kelas Mandiri II mendapatkan pelayanan di ruang perawatan kelas II. Selanjutnya, untuk kelas Mandiri I iuran yang harus dibayarkan adalah Rp 160 ribu, dan mendapatkan pelayanan di ruang perawatan kelas I.

Baca Juga: Sri Mulyani Ancam Tarik Dana dari BPJS Kesehatan Rp13,5 Triliun 

Topic:

  • Ita Lismawati F Malau

Berita Terkini Lainnya