Comscore Tracker

DPR Bahas RUU Minuman Beralkohol, Peminum Miras Bisa Dibui 2 Tahun

Bedah beberapa pasal di RUU Minuman Beralkohol

Jakarta, IDN Times - Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol yang diusulkan oleh PPP, PKS, dan Gerindra tengah dibahas DPR RI. RUU ini diusulkan dengan alasan kemaslahatan umat dan menciptakan ketentraman di masyarakat.

Berdasarkan draf RUU Larangan Minuman Beralkohol yang diterima IDN Times, dari tujuh bab dan 24 pasal itu di antaranya memuat sanksi pidana penjara minimal tiga bulan dan paling lama dua tahun penjara.

Berikut adalah bunyi draft RUU Larangan Minuman Beralkohol: 

1. Pidana dua tahun menanti mereka yang mengonsumsi minuman keras alias miras

DPR Bahas RUU Minuman Beralkohol, Peminum Miras Bisa Dibui 2 TahunIDN Times/Imam Rosidin

Jika RUU ini disahkan, maka meminum minuman beralkohol (minuman keras/miras) dianggap sebagai sebuah kejahatan dan perlu dipidana alias dihukum penjara.

Pidananya gak tanggung-tanggung loh, bisa sampai 2 tahun bui. Hal itu diatur dalam Pasal 20. Berikut bunyinya:

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20
Setiap orang yang mengkonsumsi Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit (3) tiga bulan dan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling sedikit Rp10.000.000,- (sepuluhjuta) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2. Hukuman penjara akan bertambah jika pelaku mengganggu ketertiban umum

DPR Bahas RUU Minuman Beralkohol, Peminum Miras Bisa Dibui 2 TahunIlustrasi Minuman Beralkohol (IDN Times/Arief Rahmat)

Pasal 7 Bab III mengenai larangan tersebut mengatur bahwa, setiap orang dilarang mengonsumsi Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol tradisional, dan Minuman Beralkohol campuran atau racikan.

Hukuman penjara akan bertambah jika pelaku mengganggu ketertiban umum, seperti tertera di Pasal 19 Bab VI.

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit (2) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling sedikit Rp200.000.000,- (dua ratus juta)
dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Baca Juga: Picu Kontroversial, RUU Larangan Minuman Beralkohol Mulai Digodog DPR 

3. Hukuman penjara juga bertambah jika menyebabkan kematian orang lain

DPR Bahas RUU Minuman Beralkohol, Peminum Miras Bisa Dibui 2 TahunIlustrasi Minuman Beralkohol (IDN Times/Arief Rahmat)

Selain itu, hukuman pidana juga bertambah jika peminum hilang kesadaran dan menyebabkan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain maka akan ditambah 1/3 pidana pokok.

Pasal 21
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dipidana dengan pidana pokok ditambah 1/3 (satu pertiga).

4. Bagaimana orang yang memproduksi hingga menjual miras?Ada juga sanksinya

DPR Bahas RUU Minuman Beralkohol, Peminum Miras Bisa Dibui 2 TahunIlustrasi Minuman Beralkohol (IDN Times/Arief Rahmat)

Selain mengatur sanksi pada peminum, RUU ini juga mengatur sanksi untuk orang yang memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan menjualnya.

Pasal 18
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit (2) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dipidana dengan pidana pokok ditambah 1/3 (satu pertiga).

Pasal 19
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit (2) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta)
dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

5. Fraksi PDIP menolak RUU Minuman Beralkohol

DPR Bahas RUU Minuman Beralkohol, Peminum Miras Bisa Dibui 2 TahunAnggota Baleg DPR Fraksi PDI Perjuangan, Putra Nababan (Website/dpr.go.id)

Meski baru dibahas tahap awal, RUU ini menuai kontroversi lantaran ‘memukul rata’ semua kalangan untuk tidak mengonsumsi alkohol.

Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan yang tegas menolak RUU Larangan Minuman Beralkohol. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi PDIP Putra Nababan menilai, RUU ini menentang keberagaman di Indonesia, apalagi jika beralasan diharamkan oleh agama.

“Saya tidak setuju karena RUU itu tidak bisa dibuat secara sektoral. Undang-undang itu kan harus bisa melingkupi seluruh warga Indonesia. Kita punya adat, budaya, agama yang beragam dan berbeda-beda,” kata Putra kepada IDN Times, Kamis (12/11/2020).

Putra menjelaskan, RUU Larangan Minuman Beralkohol bertentangan dengan adat dan ritual keagamaan. “Misalnya, di tanah Batak ada yang namanya tuak, tuak diminum dengan bersamaan makanan adat saat acara pernikahan dan syukuran."

"Di Bali juga ada arak Bali. Umat Kristen dan Katolik juga dalam ibadahnya setiap seminggu sekali ada perjamuan kudus, yang menggunakan anggur dan roti. Kita harusnya bisa menghargai perbedaan itu,” ujar mantan jurnalis itu.

Baca Juga: F-PDIP Tolak Usulan RUU Larangan Minumam Beralkohol, Begini Alasannya

Topic:

  • Ita Lismawati F Malau

Berita Terkini Lainnya