Al Muktabar: Data Kemiskinan dan Pengangguran di Banten Gak Singkron
IDN Times/Khaerul Anwar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Serang, IDN Times - Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengaku heran wilayahnya masih menjadi daerah penyumbang pengangguran tertinggi se-Indonesia. Padahal, kata dia, Banten menduduki peringkat kesembilan terendah dalam hal angka kemiskinan.
"Kemiskinan kita kan rendah, pengangguran tinggi. Mestinya, kalau nganggur itu, miskin iya. Minimal dekat datanya itu," kata Al Muktabar, Senin (27/5/2024).
Baca Juga: Pengangguran Tinggi di Banten, Gubernur: Kalah Saing dengan Perantau
1. Al Muktabar menyebut definisi dan metode survei pengangguran harus dikaji ulang
Ilustrasi pengangguran. Dok. Istimewa/IDN TimesOleh karena itu, pria yang masih menjabat sebagai Sekda Banten definitif itu, meminta kembali mengaji definisi dan metode survei angka penangguran yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS). Sebab, kata dia masih ditemukan, warga yang bekerja di rumah menjual produk secara online dengan penghasilan tinggi namun masih disebut pengangguran.
"Nah itu tidak didata sebagai pekerja, kita harus menggali definisi dan metodelogi," katanya.
Baca Juga: Banten Kembali Tempati Nomor Satu Pengangguran se-Indonesia
2. Dia minta BPS menunjukkan data angka pengangguran secara lengkap
Ilustrasi pencari kerja (ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas)Kendati mengaku tak meragukan data pengangguran, Al Muktabar meminta BPS untuk memberikan dan menunjukkan data angka pengangguran secara spesifik dengan data lengkap by name by address.
Hal ini diperlukan, agar Pemprov Banten bisa terjun langsung ke lapangan untuk mengatasi masalah warganya sehingga menjadi pengangguran.
Bahkan, kata dia, sejauh ini setiap Pemprov Banten membuka job fair kuota selalu tak terisi penuh.
"Kenapa perlu banget kami mengalokasikan anggaran untuk itu kalau tidak tepat, anggaran itu sia-sia, kalau sia sia bisa merugikan keuangan negara," katanya.
3. Warga yang punya keahlian bakal dimasukkan ke industri
Ilustrasi pabrik produksi tembakau (pexels.com/ Thibault Luycx)Selain itu, Pemprov Banten sudah memiliki data warga yang belum memiliki pekerjaan secara lengkah, Al Muktabar mengaku, bisa menyalurkan kemampuan warganya untuk mengisi setiap kebutuhan di industri-industri yang ada di Banten.
"Kades juga bisa (masukan kerja warga ke pabrik), masa gubernur gak bisa, maka kami jodohkan ke industri," katanya.
Baca Juga: Provinsi dengan Pengangguran Terbanyak di Indonesia 2024
