Dalami Mafia Tanah di BPN Lebak, Kejati: Ada Transaksi Rp15 Miliar
Ilustrasi gratifikasi (IDN Times/Denisa Tristianty)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Serang, IDN Times - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten mengungkap dugaan kasus penerimaan hadiah atau gratifikasi yang dilakukan pegawai kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebak.
Kepala Kajati Banten Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi ini untuk pengurusan sertifikat tanah di kantor Lebak pada periode 2018-2021.
"Pemberian sejumlah uang dari calo tanah kepada oknum ASN untuk mengurus pendaftaran atas hak tanah di rekening penampung," kata Leo saat jumpa pers di kantornya, Rabu malam (28/2022).
Baca Juga: Kejati Sita Sebidang Tanah Milik Tersangka Kredit Macet Bank Banten
1. Penyidik menemukan transaksi mencurigakan sebesar Rp15 miliar di rekening penampung
IDN Times/Khaerul AnwarDia menyampaikan, penyidik telah menemukan dua rekening di bank swasta yang diduga dijadikan penampung uang hasil transaksi dari calo tanah untuk mengurus pendaftaran hak atas tanah.
"Perkiraan dana masuk yang keluar dalam transaksi keuangan itu sekitar 15 miliar," katanya.
2. Kasus dugaan gratifikasi dan mafia tanah ini sudah naik penyidikan
Ilustrasi gratifikasi (IDN Times/Denisa Tristianty)Mantan Kapuspenkum Kejagung ini mengungkapkan, pihaknya telah menaikkan status dugaan gratifikasi dan mafia tanah di wilayah Kabupaten Lebak itu ke penyidikan.
Penyidik saat ini masih terus bekerja untuk menemukan alat bukti lainnya dan memeriksa 9 saksi, yakni pegawai BPN Lebak dan pihak luar.
"Hal ini gambaran umum yang kita perhatikan. Ada oknum calo tanah kami pandang kasus ini bagian dari mafia tanah," katanya.
3. Kejati segera ungkap tersangka dalam kasus ini
Ilustrasi Korupsi. (IDN Times/Aditya Pratama)Leo mengaku, pihaknya akan bekerja profesional dan cepat untuk mengungkap dan menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.
Dia mengimbau semua pihak untuk kooperatif dan mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung.
"Tidak menutup kemungkinan, hasil penyidikan ini akan kita lihat transaksi ini apakah ada rekening koran lainnya atau kita melihat ke mana saja alur transaksi masuk maupun alur transaksi keluar," katanya.
Baca Juga: 20 Perusahaan Nunggak Pajak PKB Rp1,5 Miliar Dipanggil Kejati Banten
