Kemendagri Dinilai Bagi-Bagi Jabatan PJ Kepala Daerah Banten
IDN Times/Khaerul Anwar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Serang, IDN Times - Pengisian kekosongan jabatan kepala daerah disebut sebagai upaya bagi-bagi jabatan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tak terkecuali di Provinsi Banten, kini dua penjabat bupati di dua daerah diisi oleh pejabat Kemendagri.
Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, resmi melantik Andi Ony Prihartono menjadi Pj Bupati Tangerang untuk mengisi kekosongan jabatan, setelah berakhirnya Ahmed Zaki Iskandar dan Wakil Bupati Tangerang Mad Romli periode 2018-2023.
Andi Ony Prihartono, yang merupakan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setjen Kemendagri, kini ditunjuk menjadi Pj Bupati Tangerang. Kemudian terbaru, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah (SUPD) II, Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Iwan Kurniawan, ditunjuk menjadi Pj Bupati Lebak.
1. Penunjukan pejabat pusat di daerah sarat kepentingan politik penguasa
IDN Times/Khaerul AnwarPengamat Politik, Eko Supriatno, mengatakan penunjukan pejabat pemerintah pusat yang ditugaskan menjadi penjabat kepala daerah dinilai sarat kepentingan. Terutama kepentingan untuk memenangkan calon kepala negara yang terafiliasi dengan penguasa yang saat ini menjabat.
"Dugaan muncul, penunjukkan Pj tentunya ‘pasti’ akan dimanfaatkan untuk kepentingan politik jelang Pemilu 2024," kata Eko, Sabtu (4/11/2023).
Dalam hal itu akan terjadi intervensi dari penguasa agar bisa mendapatkan suara dari masing-masing tingkatan. Hal ini bakal menjadi ancaman netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) karena telah melakukan keberpihakan dalam kontestasi politik.
"Nah jika dalam perjalanan Pj tak bisa melakukan konsolidasi untuk mendapatkan suara, maka ancamannya adalah akan dievaluasi hingga bisa diberhentikan," katanya.
2. Seleksi penunjukan Pj harus transparan
IDN Times/Khaerul AnwarOleh karena itu, penunjukan Pj bupati atau wali kota harus dilakukan transparan dan profesional. Harusnya, dalam hal ini tidak ada kepentingan lain selain untuk menjaga keselarasan daerah tersebut.
Pengisian jabatan Pj kepala daerah ibarat ‘pasar gelap’, dengan mata uang yang berlaku bernama kewenangan pemerintah pusat.
"Pemerintah pura-pura ‘buta’ terhadap substansi demokrasi karena menggunakan kacamata legal-formalistik semacam ini," katanya.
3. Al Muktabar bantah ada upaya bagi-bagi jabatan pejabat Kemendagri
Pj Gubernur Banten Al Muktabar (ketiga kiri) menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Serang, Kamis (2/6/2022). (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)Menanggapi hal itu, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah, membantah ada upaya bagi-bagi jabatan untuk kepentingan politik pemerintah yang saat ini berkuasa di pemilu mendatang.
"Kita melaksanakan tugas semua ada mekanismenya sesuai aturan itu yang kitalaksanakan ," katanya.
Saat ditanya dua daerah lagi yang bakalan diisi oleh Pj kepala daerah, yakni Kota Tangerang dan Kota Serang, juga bakal dijabat oleh pejabat Kemendagri, Al Muktabar enggan berkomentar.
"Itu kan semua melalui proses ada mekanismenya jadi saya tidak banyak komentari itu karena melaksanakan tugas," katanya.
