Kontroversi Akuarium Rp206 Juta untuk Ruang Wali Kota Serang

Arwana itu untuk hiburan pimpinan di kala jenuh~

Serang, IDN Times - Di tengah pandemik COVID-19, Pemerintah Kota Serang malah menyewa akuarium berikut ikan hias dengan harga fantastis sebesar Rp206 juta. Rencananya, akuarium itu ditempatkan di ruang Wali Kota Serang.

Saat dikonfirmasi hal tersebut, Kepala Bagian Umum Pemkot Serang Roni Yurani mengatakan, fasilitas akuarium itu diberikan agar pimpinan daerah bisa bekerja dengan nyaman di ruangannya.

"Sebagai contoh, dengan kenyamanan tersebut beliau akan berpikir baik juga. Jadi itu urgensinya," kata Roni saat dikonfirmasi, Kamis (5/8/2021).

1. Akuarium jadi hiburan Wali Kota di kala jenuh

Kontroversi Akuarium Rp206 Juta untuk Ruang Wali Kota SerangIDN Times/Khaerul Anwar

Tak hanya itu, fasilitas akuarium dan ikan hias sewaan itu pula merupakan sarana hiburan untuk Wali Kota Serang yang saat ini dijabat Syafrudin jika alami rasa jenuh bekerja. Apalagi di saat masa pandemik COVID-19.

"Beliau kan memikirkan masyarakat Kota Serang, sebanyak 700 ribu jiwa, agar Kota Serang ini lebih baik lagi," katanya.

2. Siasat untuk menghindari lelang kegiatan sewa aquarium

Kontroversi Akuarium Rp206 Juta untuk Ruang Wali Kota SerangIlustrasi akuarium. IDN Times/Febriyanti Revitasari

Disampaikan Roni, kegiatan sewa akuarium dan ikan hias jenis arwana serta perawatannya dilakukan dengan mekanisme Penunjukan Langsung (PL) kepada dua perusahaan.

Besaran angka Rp206 juta itu merupakan akumulasi dari dua kegiatan yang berbeda, yang pertama sewa akuarium dan sewa ikan arwananya sekitar Rp160 juta. Lalu untuk kegiatan pemberian pakannya sekitar Rp40 juta.

"Itu kontraknya sudah dilakukan sejak bulan Januari kemarin, sebelum saya masuk ke sini bulan Februari," katanya.

3. DPRD mengaku kecolongan

Kontroversi Akuarium Rp206 Juta untuk Ruang Wali Kota Seranginstagram.com/arowanasuperred

Terpisah, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Serang Pujiyanto mengatakan, persoalan ini merupakan pukulan keras bagi dirinya selaku anggota Banggar, karena tidak mengetahui ada anggaran fantastis untuk hal yang tidak sama sekali urgen.

"Ini evaluasi bagi kami di legislatif yang disuarakan oleh rekan-rekan media," katanya.

Menurut Puji, lolosnya kegiatan tak penting seperti ini dikarenakan apa yang dilakukan pembahasan oleh Banggar tidak terperinci secara detail.

"Data yang diberikan oleh TAPD pada saat pembasahan anggaran itu secara gelondongan," imbuhnya.

Selain itu, eksekutif juga tidak pernah memberikan ruang dan waktu kepada legislatif untuk terlebih dahulu mengkaji rencana anggaran yang akan dibahas.

"Berkas setebal itu selalu diberikan pada saat rapat pembahasan, sehingga kami tidak mempunyai waktu untuk menganalisanya secara dalam," katanya.

Baca Juga: 10 Oleh-Oleh Khas Lebak Banten yang Jadi Favorit

Topik:

  • Ita Lismawati F Malau

Berita Terkini Lainnya