Korupsi Internet Desa, Eks Kadishub Banten Divonis 3 Tahun Penjara
IDN Times/Khaerul Anwar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Serang, IDN Times - Pengadilan Tindak Pidana Korupi (Tipikor) Serang menjatuhkan vonis penjara tiga tahun terhadap mantan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Provinsi Banten Revri Aroes dalam perkara korupsi internet desa.
Dalam kasus 2016 itu, negara merugi hingga Rp1,1 miliar dari total anggaran 3,5 miliar.
Majelis hakim menilai Revri melanggar pasal 3 ayat jo pasal 18 undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
"Menyatakan terdakwa Revri Aroes terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider," kata majelis hakim yang diketuai Atep Sopandi di PN Serang, Senin (9/8/2021).
1. Terdakwa Revri juga diwajibkan membayar uang pengganti
Ilustrasi Uang Rupiah (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)Revri pun diwajibkan membayar denda Rp100 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.
Selain itu, Revri juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp420 juta dengan ketentuan jika tidak dibayar harta benda akan disita dan dilelang oleh jaksa.
"Jika harta benda tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 1,5 tahun," katanya.
Baca Juga: Dugaan Kerugian dari Korupsi Hibah Ponpes di Banten Rp70 Miliar Lebih
2. Vonis majelis hakim itu lebih ringan dari tuntutan JPU
IDN Times/Khaerul AnwarVonis majelis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni 3 tahun 6 bulan penjara. Hal yang meringankan terdakwa berterus terang, bersikap sopan, dan sebagai tulang punggung keluarga.
"Hal yang memberatkan yakni terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara," katanya.
3. Majelis hakim Pengadilan Tipikor memvonis tiga terdakwa lainnya
Ilustrasi palu hakim (IDN Times/Sukma Shakti)Sedangkan terdakwa lainnya yakni Kepala Seksi Telekomunikasi dan Telematika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten, Haliludin divonis pidana penajara selama 1,5 tahun dan denda 100 juta subsider 6 bulan.
Terdakwa Deden Muhammad Haris mantan Ketua Laboratorium Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa divonis penjara 2 tahun dan dena 100 juta denda.
Haris juga diwajibkan membayar uang pengganti, dan olehnya sudah mengembalikan kerugian keuangan negara senilai Rp250 juta.
Kemudian terdakwa Muhamad Kholid Bin Mahmud Abdul Gani aelaku Direktur PT Duta Citra Indah divonis tiga tahun penjara dan denda 100 juta subsider 6 bulan kurungan.
"Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp442 juta, jika tidak harta benda akan disita kemudian dilelang, jika tidak mencukupi maka dipidana penjara 1 tahun dan enam bulan," tandasnya.
4. Terdakwa pikir-pikir terhadap putusan majelis hakim
Ilustrasi Koruptor (IDN Times/Mardya Shakti)Menanggapi putusan tersebut, keempat terdakwa melalui penasehat hukum dan jaksa belum memutuskan langkah selanjutnya.
"Pikir-pikir, Yang Mulia," ucap Jaksa Syahrul. Jawaban yang sama juga disampaikan penasihat hukum para terdakwa.
Untuk diketahui, proyek internet desa dibuat kegiatan dalam bentuk workshop peningkatan kapasitas desa dalam pemberdayaan komunikasi dan informasi.
Anggaran yang disiapkan sebesar Rp3,5 miliar untuk kegiatan secara swakelola dengan peserta 1.000 kepala desa dari wilayah Tangerang, Serang, Pandeglang dan Lebak.
Pada Februari 2016, dibuatlah kerja sama antara Dishubkominfo dengan Untirta. Namun, untuk melaksanakan program tersebut, digandenglah pihak ketiga dari PT Duta Citra Indah.
Kegiatan bimbingan ini terlaksana pada tanggal 19-21 Februari 2016 di Hotel Grand Serpong dengan 1.000 peserta aparat desa.
Namun, saat laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan terdapat kelebihan pembayaran dan tidak sesuai standar harga satuan atau SSH.
Kegiatan itu juga dibuatkan pembayaran pengadaan barang, nilai penerimaan narasumber, moderator hingga panitia yang fiktif. Bahkan, laporan kegiatannya juga ditemukan peserta kepala desa yang fiktif.
Dari 1.000 peserta, terdapat belasan kepala desa yang nama dan tanda tangannya dipalsukan sebagai laporan pertanggungjawaban.
Sehingga, berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dibuat oleh Inspektorat Provinsi Banten atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Desa dan Komunikasi (Internet Desa) tahun 2016 sebesar Rp.1.107.008.652,08.
Baca Juga: Saat Pandemik, Kota Serang Malah Kosongkan Jabatan Kadinkes
