Korupsi Lahan SMK 7 Tangsel, Eks Sekdis Dindik Dituntut 7 Tahun Bui
IDN Times/Khaerul Anwar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Serang, IDN Times - Mantan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Ardius Prihantono dituntut 7 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan lahan SMKN 7 Kota Tangerang Selatan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi menilai Ardius korupsi secara bersama-sama dalam pengadaan tanah sehingga merugikan keuangan negara Rp 10,5 miliar.
"Supaya majelis hakim menjatuhkan pidana 7 tahun dan pidana denda Rp200 juta subsider kurungan pengganti selama 6 bulan," kata jaksa KPK Asri Irawan saat membacakan tuntutan di hadapan Ketua Majelis Hakim Atep Sopandi di Pengadilan Tipikor Serang, Kamis (24/11/2022).
Baca Juga: Saksi: Uang Lahan SMKN 7 Tangsel Mengalir Hingga ke Adik Eks Gubernur
1. JPU juga menuntut dua orang terdakwa lain dari pihak swasta
IDN Times/Khaerul AnwarSelain Ardius, JPU juga menuntut terdakwa lainnya dari pihak swasta, yakni Agus Kartono pidana penjara 10 tahun dan denda sebesar Rp300 juta subsider kurungan penjara 1 tahun.
Kemudian terdakwa Farid Nurdiansyah dituntut pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp200 juta subsider kurungan penjara 6 bulan.
2. Ketiga terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti
IDN Times/Khaerul AnwarJPU menuntut hukuman tambahan dari ketiga terdakwa. JPU menuntut Ardius membayar uang pengganti Rp414 juta dengan ketentuan apabila harta benda tidak mencukupi diganti dengan hukuman penjara 3 tahun.
Lalu terdakwa Agus dituntut uang pengganti Rp6,2 miliar dengan ketentuan jika tidak sanggup membayar maka akan diberi hukuman tambahan pidana penjara 5 tahun.
Terdakwa ketiga, Farid, juga dituntut uang pengganti senilai Rp1,6 miliar. "Jika terdakwa tidak memiliki harta benda tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun," kata Asri Irawan.
3. Ketiga terdakwa diduga mengatur proses pembelian lahan
IDN Times/Khaerul AnwarMenurut JPU, ketiga mengatur proses pengadaan tanah untuk SMKN 7 Tangsel dengan anggaran Rp 17,8 miliar pada tahun 2017. Dalam proses ini, para terdakwa korupsi sehingga merugikan negara.
Jaksa pun menjerat ketiganya dengan Pasal 2 ayat (1) pasal 18 Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Baca Juga: KPK Duga Duit Korupsi SMKN 7 Tangsel Mengalir ke Berbagai Pihak
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
