Pegawai Honorer di Banten Akan Mogok Massal
Dok. Istimewa/IDN Times
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Serang, IDN Times - Tenaga honorer di Banten akan menggelar aksi mogok massal. Aksi ini merupakan buntut dari kekecewaan mereka terhadap Pemerintah Provinsi Banten yang belum menindaklanjuti poin kesepakatan yang telah dicapai pada audiensi dengan Pj Gubernur Banten Al Muktabar.
Seperti diketahui, sebelumnya tenaga honorer di Banten berencana menggelar aksi damai pada 13 Juni 2022. Rencana tersebut batal digelar setelah adanya kesepakatan sejumlah poin antara FPNPB dan Pemprov Banten.
"Hanya PHP saja. kita akan mogok massal (waktu) insya Allah hitungan hari," kata Ketua Forum Pegawai Non PNS Banten (FPNPB) Taufik Hidayat saat dikonfirmasi, Senin (25/7/2022).
Baca Juga: Ribuan Pegawai Honorer di Banten Batal Demo, Ini Alasannya
1. Tiga poin yang dijanjikan Pemprov Banten bagi tenaga honorer
Dok. Istimewa/antaraTenaga honorer RSUD Malingping itu memaparkan, setidaknya ada 3 poin kesepakatan yang semestinya ditindaklanjuti Pemprov Banten. Pertama, kenaikan gaji yang meski dari informasi yang diterimanya sudah dibahas, namun belum ada kata final.
Kedua, tuntutan agar dimasukkan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan walau sudah ada di standar satuan harga (SSH), namun belum muncul di sistem informasi pemerintah daerah (SIPD).
Ketiga, terkait kejelasan nasib dengan rencana penghapusan tenaga honorer di November 2023 juga belum ada kabar lanjutan.
"Setelah 2 bulan dari hasil audiensi dengan Pj Gubernur, sampai sekarang tidak ada hasil," katanya.
2. Tak hanya turun ke jalan, tenaga honorer juga mogok massal
Dok. Istimewa/IDN TimesDia mengatakan, bukan hanya akan turun ke jalan, para honorer Pemprov Banten juga akan menggelar aksi mogok kerja massal. Sebab, komunikasi kini seperti menemui jalan buntu lantaran tak juga ada tanggapan dari pimpinan di Pemprov Banten.
"Buntut kekecewaan temen-temen terkait janji manis para birokrat," katanya.
3. Pemprov ngaku telah ajukan honorer jadi PPPK
Dok. Istimewa/IDN TimesTerpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Nana Supiana mengatakan, saat ini Pemprov Banten mengajukan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ke Kemenpan-RB sebanyak 1.885 orang.
“PPPK guru 1.671 orang dan PPPK non guru 214 orang terdiri dari tenaga kesehatan 140 serta tenaga teknis lainnya 74 orang,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, dari 10.240 guru honorer yang ada di Banten, baik negeri maupun swasta, ada 3 ribu guru yang lulus passing grade. Sesuai dengan kebijakan Pj Gubernur Banten Al Muktabar, mereka akan diangkat menjadi PPPK secara bertahap karena mengingat kemampuan keuangan daerah.
Saat ini juga pihaknya masih menunggu kuota dan kebijakan guru honorer yang ada di sekolah negeri tetapi tak lulus passing grade. “Kami prioritaskan yang lulus passing grade itu karena sudah ada Permenpan-RB,” tegasnya.
Lebih lanjut dipaparkan Nana, untuk tenaga honorer di luar guru, pihaknya juga masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat berapa yang disetujui dari usulan pemerintah daerah. Jumlah tenaga honorer administrasi yang ada di Pemprov Banten yakni 7.575 orang.
Pihaknya saat ini sedang memverifikasi tenaga honorer nonguru yang memenuhi syarat untuk menjadi PPPK. Mereka yang tak memenuhi syarat pun tetap akan diajukan ke pemerintah pusat.
“Karena kami pilah yang memenuhi syarat berapa dan yang tidak memenuhi syarat, ketentuannya seperti apa. Misalnya ijazahnya SMA. Menunggu keputusan dari Kemenpan-RB,” kata dia.
Baca Juga: Datangi Polda Banten, MAKI Laporkan Dugaan Korupsi Bank Banten
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
