Pola bantuan dadakan diikuti Pemprov Banten

IDN Times/Muhamad Iqbal

Pola penyaluran bantuan "dadakan" ini juga nampak terjadi pada penyaluran bantuan beras dan sembako yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten di Tangerang Selatan (Tangsel) pada Rabu, 7 Februari 2024 sore.

S, warga Pondok Aren, Tangsel yang menjadi penerima bantuan tersebut, ditemui di acara pembagian bantuan bercerita, bahwa dia mengetahui dia merupakan penerima bantuan melalui pemberitahuan yang dilakukan oleh ketua RT tempatnya tinggal pada malam sebelum penyaluran bantuan tersebut.

“Baru semalam dikasih tahu (Pak RT), katanya dapat bansos besok di kecamatan,” kata S.

S mengaku baru pertama kali mendapat bantuan seperti ini dari pemerintah. “Belum pernah sebelumnya,,” ucapnya.

Penyaluran bantuan pangan berupa beras dan sembako yang disalurkan Pemprov Banten di masa kampanye tersebut diakui Dinas Sosial Banten, tak menggunakan data DTKS. Data penerimanya berasal dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Bantuan ini disalurkan untuk 65 ribu kepala keluarga penerima se-Banten sejak akhir tahun 2023.

IDN Times/Muhamad Iqbal

Kepala Dinsos Provinsi Banten, Ruhana mengatakan, mekanisme data penerima bantuan ini merupakan data dari pusat yang bersumber dari data kemiskinan ekstrem.

Menurut dia, penyaluran bantuan itu merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

"Jadi sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar,” kata Ruhana ditemui saat acara penyerahan bantuan Pemprov Banten di Pondok Aren, Tangsel.

Anomali beras bantuan pemerintah melimpah, harga beras naik di pasaran

Penyaluran bantuan beras di masa kampanye tersebut nampak dilakukan secara sporadis. Salah satu peristiwa penyaluran di Kabupaten Lebak, bahkan membuat kebingungan aparat desa.

Kepala Desa Cempaka di Kecamatan Cirinten bernama Jaro Samun, sempat kebingungan, pada sekitar awal bulan Februari. Ketika itu tiba-tiba ada penyaluran bantuan beras datang ke desa yang dia pimpin. 

"Kurang lebih 10 hari (lalu datang). Belum jelas darimananya, dianterin aja sama sopir. Pas nurunin juga sopir doang, engga ada bosnya," kata Samun saat dihubungi IDN Times, Senin, 12 Februari 2024. 

Di sisi lain, Samun mengaku tak mendapat instruksi apa-apa dari Pemerintah Kabupaten Lebak dan pihak terkait lainnya mengenai ratusan karung beras yang tiba di hari itu. 

Karena tidak ada instruksi apa-apa, Samun pun tidak berani menyalurkan bantuan tersebut ke masyarakat lantaran belum jelas peruntukannya.

Menurut pengalamannya, jika biasanya bantuan beras yang disalurkan dari program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) jumlah dan data penerimanya sudah jelas, sehingga dia bisa langsung menyalurkan.

"Ini bantuan apa, gak tahu, belum jelas. Ada bacaan Bulog di karungnya. Belum jelas-belum jelas dikarenakan belum ada datanya," kata dia. 

Samun mengatakan, setelah mangkrak tanpa kejelasan, ratusan karung beras itu akhirnya dipindahkan dari kantor desa pada Minggu, 11 Februari lalu. 

"Se-kecamatan itu diambil lagi lah sama mobil. 'Mau diamankan,' katanya. Mau diamankan ke Bulog atau gudang, gak tau lah ke mana. Sopirnya juga ditanya, suruh diambil lagi, ya udah, kata kami," kata dia.

Teka-teki ratusan karung beras itu pun dikonfirmasi ke Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Eka Darmana Putra. Dia menyebut, bahwa beras terus bersumber dari Badan Ketahanan Pangan, bukan dari Kementerian Sosial.

"Silakan ke Bulog atau Dinas Ketahanan Pangan," kata Eka.

Sementara di momen bersamaan, kenaikan harga beras di Kabupaten Lebak tak hanya membuat pembeli pusing, tapi juga pedagang.

Roni, misalnya, pedagang besar beras di Pasar Maja, Lebak harus menjual beras berkualitas dengan harga mahal. 

"Sekarang kalau mau bagus harus Rp14 ribu per liter, putih bersih. Kalau yang Rp12 ribu udah pada kuning, jelek pokoknya," kata Roni, Selasa (13/2/2024).

Padahal, menurut Roni, sebelumnya para pembeli sudah bisa mendapat beras kualitas premium dengan harga Rp12 ribu.

Menurutnya, kenaikan harga tersebut terjadi lantaran terjadinya kelangkaan stok dari distributor sehingga diantara pedagang berebut membeli stok beras dengan saling meninggikan harga tawar.

"Rada langka memang, jadi pedagang rebutan gede-gedean duit (besar-besaran harga penawaran)," kata dia.

Kondisi ini, kata Roni, sudah terjadi hampir dari sebulan yang lalu. "Kenaikan pas sebulan lalu, mulai naiknya cepat, seminggu bisa tiga kali naik. Pokoknya setiap belanja ada perubahan harga tuh," kata dia.

Baca Juga: Dapat Sembako dari Jokowi, Warga Tangerang Senang

ICW: politisasi bansos dan majunya anak presiden di Pilpres 2024

Politisasi bantuan pemerintah untuk masyarakat dengan kategori kurang mampu alias miskin atau jamak disebut bansos itu bukan barang baru di alam demokrasi Indonesia. 

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha menyebut, fenomena politisasi bansos ini terjadi dari pemilu satu ke pemilu lainnya, termasuk di pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, hingga pemilihan presiden.

Namun, kata Egi, Pilpres 2024 ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya. “Yang membedakan dengan dugaan politisasi bansos hari ini adalah sebarannya yang masif dan sudah terencana secara matang,” kata Egi, Jumat (23/2/2024).

"Banyak cerita bahwa bansos ini dipaksakan untuk di dianggarkan dan digelontorkan sejak sejak anak Jokowi diperbolehkan maju sebagai calon wakil presiden," kata Egi. 

Seperti diketahui, dasar hukum Gibran bisa melenggang dan ikut kontestasi Pilpres 2024 adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan uji materiil yang diajukan yang diajukan seorang mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. 

“Karena ada putusan MK (Mahkamah Konstitusi( itu yang tentu membedakan dan mengkhawatirkan karena tangan penguasa digunakan untuk mengambil anggaran publik yang, tidak digunakan sebagaimana mestinya,” kata dia.

Menurut ICW, bukti dugaan bansos tersebut dijadikan alat kepentingan pribadi presiden salah satunya yakni dari pola perencanaan, penganggaran hingga penyalurannya.

“Sekarang kita mendengar cerita bahwa ada ada kewenangan instansi baik itu Kementerian ataupun level daerah gitu ya yang dilewati otoritasnya. Itu menunjukkan bahwa supaya bisa disalurkan dan tanpa mendapat ganjalan dari pihak pihak yang tidak setuju akan politisasi bansos itu,” ungkapnya.

Tindakan tersebut dinilai Egi tak patut dan menunjukkan bahwa presiden mengabaikan tata kelola pemerintah yang semestinya dijalankan dengan baik. Kelakuan tersebut, pastinya akan berimplikasi terhadap tujuan awal pemberian bansos yang semestinya untuk membantu kehidupan masyarakat tidak tercapai. 

“Karena kan tujuan pemberian bansos itu misalnya membantu orang membantu masyarakat yang nantinya akan mendapat kesulitan. Jika misalnya ada bencana alam atau misalnya ada bantuan untuk masyarakat miskin itu pada akhirnya tidak tersalurkan dengan baik,” kata Egi.

Baca Juga: Profil Gibran Rakabuming Raka Cawapres Prabowo Subianto, Harta Rp26 M

Baca Juga: Anwar Usman Kembali Langgar Etik, Disanksi Teguran Tertulis

Politisasi bansos memperburuk permasalahan yang sudah ada

Politisasi bansos untuk kepentingan kepentingan jangka pendek Pemilu 2024 menambah persoalan permasalahan kebijakan bantuan sosial yang belum terselesaikan.

“Hanya memang ini lebih besar lagi masalahnya karena digunakan untuk melanggengkan kekuasaan,” kata Egi.

Sebab, hingga kini persoalan bansos di Indonesia masih merupakan persoalan klasik dan mendasar yakni data, terlebih masih sangat tertutup dengan data-data penerima sehingga mempersulit pengawasan.

“Sampai hari ini bahkan tanpa ada politisasi bansos sekalipun. Persoalan bansos ini juga jadi persoalan yang besar. Pendataan misalnya pendataannya sering kali juga salah sasaran,” kata Egi.

Misal, lanjutnya, orang yang semestinya tidak mendapatkan bantuan, malah mendapat bantuan. “Atau sebaliknya yang tidak mendapat yang mestinya mendapat bantuan malah tidak mendapat,” ungkapnya.

6. Bantah politisasi bansos, Jokowi: semua lewat persetujuan DPR

Presiden Jokowi tinjau panen raya di Sulawesi Tengah (dok. Sekretariat Presiden)

Presiden Jokowi pun pernah buka suara, menimpali isu bansos yang dipolitisasi pada masa kampanye Pilpres 2024. Jokowi mengatakan, semua mekanisme bansos baik beras maupun uang tunai sudah disetujui DPR.

"Itu semua kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR, APBN itu jangan dipikir keputusan kami sendiri, sudah seperti dalam mekanisme kenegaraan," ujar Jokowi di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).

Jokowi mengatakan, pembagian bansos harus terus dilakukan dan penting diberikan kepada masyarakat. "Pertama, kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia," ucap dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, pemberian bansos dilakukan agar daya beli masyarakat bisa meningkat. "Kedua, kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah dan itu sudah dilakukan," kata dia.

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan, bansos yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sudah disalurkan sejak sebelum masa kampanye Pilpres 2024."Oh, sudah dari dulu kan, dari September (2023)," ujar Jokowi.

Baca Juga: Isu Politisasi Bansos, Jokowi: Mekanismenya Sudah Disetujui DPR