Eks Bupati Buka Lahan, padahal RTRW Margatirta Masih Kawasan Pertanian
Aksi demo penolakan rakyat Margatirta (Dok. Aliansi Rakyat Margatirta)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Lebak, IDN Times - Mantan Bupati Lebak, Mulyadi Jayabaya berencana membuat industri pengolahan limbah mampu menampung limbah dari tiga provinsi yakni, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten di wilayah Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak.
Dalam sebuah wawancara di Lebak saat kunjungan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Kamis (31/3/2022) lalu, ayah dari Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya ini mengungkapkan saat ini proses proyek tersebut dalam tahapan izin dan pembukaan lahan.
Pantauan IDN Times di Desa Margatirta, Kecamatan Cimarga proses pembukaan lahan untuk akses jalan menuju bakal lokasi proyek yang digadang-gadang Jayabaya di perbatasan Desa Margatirta dan Desa Gunung Anten, Cimarga sudah dimulai meski mendapat penolakan warga karena minimnya sosialisasi.
Selain itu, jika dilihat dari data peta pola ruang dan tata ruang dalam Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah yang masih berlaku, kawasan Desa Margatirta masih berstatus wilayah pertanian, pedesaan dan hutan industri terbatas.
Baca Juga: Penguasa Memaksa, Kiamat Kecil di Desa Margarita Lebak
1. Revisi perda belum berlaku
(IDN Times/Muhamad Iqbal)Berdasarkan informasi dihimpun, 15 Mei 2020 Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya disebut-sebut meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk segera melakukan pembahasan terkait revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
DPRD Kabupaten Lebak kemudian menyelesaikan proses pengesahan revisi Perda pada Juni 2021 lalu. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perda RTRW Lebak, Mochamad Arief mengatakan, ada beberapa hal fundamental yang direvisi dalam perda tersebut. Salah satunya adanya kawasan Industri Cimarga.
Dalam kesempatan wawancara melalui sambungan telepon, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebak, Budi Santoso yang diwakili Asisten Daerah II, Ajis Suhendi mengatakan, meski sudah disahkan oleh DPRD pada Juni 2021 lalu, Perda ini belum bisa diterapkan karena masih menunggu dari persetujuan lembaga terkait.
"Perda RTRW kita masih berproses, saat ini berada di Kementerian ATR BPN untuk persetujuannya. Walaupun, mudah-mudahan kita kan pengennya cepetan tahun ini sudah bisa ditetapkan dan kita bisa eksekusi," kata dia.
Ajis menjelaskan, salah satu isi dalam draft Perda RTRW adalah penetapan 10 ribu hektare lebih luasan kawasan industri di 11 Kecamatan. Kawasan tersebut kebanyakan berada tak jauh dari pintu tol Serang-Panimbang yang tengah dibangun pemerintah pusat.
"Nah yang menarik itu ada kawasan industri terpadu di Cileles 4 atau 5 desa, itu yang menarik pintu tolnya itu ada di dalam rencana kawasan industri kita. Pintu tol lanjutan memang, bukan yang sesi 1. Luasnya 3.100 hektaran lah," kata Ajis.
Adapun 11 kecamatan yang dimaksud Ajis adalah; Cikulur, Cileles, Cimarga, Curugbitung, Leuwidamar, Maja, Rangkasbitung, Warunggunung, kemudian Banjarsari, Bayah existing sudah ada dan Cibadak.
Baca Juga: Di Acara Luhut, Jayabaya Klaim Akan Bangun Pengolahan Limbah Nasional
2. Peristiwa di Margatirta berkaitan revisi Perda RTRW
Kantor Bupati Lebak (IDN Times/Muhammad Iqbal)Ajis pun mengonfirmasi, peristiwa yang terjadi di Desa Margatirta berkaitan dengan rencana kawasan industri yang akan dibangun oleh pemerintah.
"Kalau kami mendengar itu ada investasi terkait industri pengolahan sampah dan ini disupport, karena kewenangannya ini ada di pusat ini melalui Kementerian Lingkungan Hidup. Dan mungkin nanti akan melibatkan pemerintah Kabupaten Lebak. Berkaitan dengan rencana kawasan industri," kata Ajis
Ia menambahkan, ada dinamika dan penolakan di lapangan, pihaknya menyebut itu sebuah hal yang wajar. "Tapi ya kita bagaimana coba menavigasi supaya investor ini juga bisa, ini tujuannya baik soalnya," jelasnya.
"Untuk juga mensupport pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya ekonomi masyarakat Lebak. Nah di proses-proses di dalamnya mungkin ada dinamika ini satu hal yang wajar sepanjang dimanage dengan baik," kata Ajis.
Lebih lanjut disampaikannya, ruang diskusi soal itu kemudian ada aspirasi warga dan lain-lain itu bagian dari itu, sepanjang masih bisa. "Tapi soal teknisnya saya memang belum tahu detil," kata dia.
3. Warga sebut Jayabaya beli paksa lahan mereka
Salah satu patok merah di sawah warga Margatira (IDN Times/Muhamad IqbalSeperti diketahui, Mulyadi Jayabaya membeli lahan di sejumlah kampung di Desa Margatirta. Pada Jumat, 7 Januari 2022, sejumlah alat berat datang ke desa itu dan meratakan tanah di sana.
Namun, sebagian warga menyatakan, belum sepakat untuk menjual tanah mereka. Sebagian warga menyebut, tak terima tanah mereka dihargai Rp20 ribu per meter persegi (m2).
Kakek E, misalnya, menyatakan keberatannya karena alat berat sudah merusak ladang dan kebun. Satu per satu pohon yang dia tanam, tumbang dan rata dengan tanah. Pohon nangka, rambutan, dan pohon buah lainnya rubuh diterjang alat-alat berat itu.
Padahal, pohon nangka itu menjadi salah satu sumber penghasilannya. Bingung dan kesal, B mengaku tak berdaya.
"Saya mah orang bodoh, tapi orang pintar malah bodoh-bodohin saya. Saya mah enggak sekolah, saya mah cuma bisa bertani, biarpun saya enggak sekolah, tapi saya tahu kalau orang-orang pinter lagi mengelabui orang bodoh seperti saya," kata B dengan nada emosi saat ditemui IDN Times. Dia menunjukkan semua ladangnya yang rusak, beberapa waktu lalu.
Salah satu pemuda yang juga Koordinator Aliansi Rakyat Margatirta, Ahim, ikut menentang tindak upaya pembelian paksa dan perusakan ladang tersebut. Menurut Ahim, ada 70 warga yang tanahnya diukur pemerintah desa.
Dari jumlah ini, ungkap Ahim, warga yang memiliki tanah berupa ladang dan kebun sudah rata. Sementara lahan berupa sawah masih dalam proses pengukuran dan pematokan.
Namun, kata dia, satu hal yang pasti, sebagian mengaku tidak mendapat pemberitahuan sebelumnya.
Baca Juga: BPBD Harap PVMBG Segera Keluarkan Penelitian Tanah Bergerak di Lebak
