Fraksi PKS Tangsel Minta Pemimpin Terpilih di Pilkada Harus Lebih Baik
Logo baru PKS (Dok. PKS)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Tangerang Selatan, IDN Times - Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Sri Lintang Rosi Aryani berharap, ada perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tangsel pada kepemimpinan yang terpilih dari Pilkada Desember 2020 lalu.
“Siapapun pasangan pemimpin yang terpilih dalam Pilkada kemarin, kami berharap mereka dapat meningkatkan kinerja pemerintah kota Tangerang Selatan melalui aparatur birokrasi yang dipimpinnya,” ujarnya, Sabtu (2/12/2020).
1. Pemimpin baru mesti genjot pendapatan daerah
Sri Lintang Rosi Aryani (DOK. PKS Tangsel)Lintang mengatakan, dalam bidang pendapatan asli daerah, pemerintah baru harus bekerja extra effort dalam menggenjot pemasukan dengan berbagai strategi dan cara-cara yang kreatif, inovatif dan dalam koridor sesuai peraturan perundang-undangan.
“Di masa pandemi COVID-19 para pemimpin diuji tentang kemampuan kepemimpinannya, termasuk dalam hal bagaimana melakukan terobosan guna tetap melanjutkan pembangunan yang bersumber dari pendapatan asli daerah secara optimal,” kata Lintang.
2. Perencanaan pembangunan mesti matang dengan serapan yang tinggi tanpa SiLPA
Ilustrasi Uang Rp75000 (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)Lintang menerangkan, selama dua periode kepemimpinan pasangan Walikota Airin Rachmi Diany dan Benyamin Davnie, Fraksi PKS, dan juga beberapa fraksi lain di DPRD Kota Tangsel telah banyak memberikan masukan terkait dengan bagaimana upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.
“Itu artinya, pemerintah kota yang nanti akan melanjutkan roda pemerintahan semestinya dapat menjadikan masukan-masukan yang berharga itu untuk meningkatkan PAD. Tinggal niat dan kemauan saja,” terangnya.
Dalam belanja daerah, lanjutnya, pihaknya juga telah banyak memberikan masukan kepada Pemerintah Kota agar membuat perencanaan pembangunan yang matang melalui program-program yang diusulkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yang tepat dan terserap anggarannya dengan baik.
“Setiap evaluasi di akhir tahun kan daya serap anggaran sejumlah OPD masih kecil, sehingga menyisakan anggaran. Hal ini harus diantisipasi dari awal melalui perencanaan yang matang. SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) saja setiap tahunnya masih besar sebagai salah satu indikator pembelanjaan dan pembiayaan yang tidak terserap,” kata dia.
3. Penanganan COVID-19 dan dampaknya mesti ditingkatkan
Ilustrasi seorang pasien COVID-19. ANTARA FOTO/REUTERS/Marko DjuricaOleh karena itu, menurut Lintang, apa-apa yang sudah baik seperti penilaian opini terhadap APBD dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus ditingkatkan.
“Semoga penanganan terhadap wabah COVID-19 dan dampaknya dapat lebih baik lagi. Termasuk juga upaya pemulihan ekonomi yang lebih nyata dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
Baca Juga: PSI Tangsel: ASN Harus Tetap Netral pada Pilkada Tangsel 2020
