Pakar: Bank Banten Lelang Miliaran, Wajar Transparansi Dipertanyakan
Ilustrasi KPK (IDN Times/Mardya Shakti)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Tangerang, IDN Times - Pengamat politik dan kebijakan publik dari Universitas Islam Syech Yusuf (Unis) Tangerang Adib Miftahul menilai, wajar jika rakyat mempertnyakan transparansi Bank Banten setelah lelang ratusan miliar rupiah, tanpa Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Adib menjelaskan, ada uang rakyat sudah diberikan kepada Bank Banten sebagai modal senilai Rp2,1 triliun lebih.
"Sekarang ada penganggaran soal digitalisasi Rp11,3 miliar dengan perawatan per bulan Rp1,5 miliar untuk lima tahun, tapi tertutup, wajar kalau rakyat menanyakan transparansinya, akhirnya patut diduga ada tindak koruptif," kata Adib kepada IDN Times, Senin (23/8/2021).
Baca Juga: Lelang Miliaran Rupiah, Bank Banten Tak Gunakan LPSE
1. Lelang tanpa LPSE akan mengundang kecurigaan publik
djkn kemenkeuAdib menilai, ketika ada lelang bernilai ratusan miliar tak menggunakan LPSE akan mengundang kecurigaan publik. Meskipun Bank Banten tak diharuskan menggunakan LPSE, tapi setidaknya mereka harus menunjukkan transparansi dalam menggunakan uang bersumber dari rakyat itu.
"Seperti seolah ngumpet-ngumpet melakukan proyek pekerjaan yang akhirnya hanya menguntungkan segelintir orang saja," kata Adib.
2. Bank Banten Adakan Lelang Miliaran, DPRD: jangan ada kongkalikong
IDN Times/Khaerul AnwarSebelumnya, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten Gembong Rudiyansyah Sumedi mendukung upaya digitalisasi yang tengah dilakukan PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Bank Banten). Namun, Gembong meminta upaya ini dilakukan secara transparan.
"Jangan ada kongkalikong dalam proses lelang," kata Gembong, ketika dihubungi IDN Times, Rabu (18/8/2021).
Sebagaimana diketahui Bank Banten tengah melelang pengadaan sistem Managed Service Digital Banking System. Nilai HPS (harga barang/jasa) Rp11,3 miliar per tahun dan Rp1,5 miliar per bulan pada anggaran perawatannya.
Lelang ini sendiri tak terpublikasi secara terbuka ke publik karena Bank Banten tidak menggunakan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam melaksanakan tender pengadaan sistem aplikasi perbankan ini.
Baca Juga: Bank Banten Adakan Lelang Miliaran, DPRD: Jangan Ada Kongkalikong
3. Ini penjelasan Bank Banten
Ilustrasi uang (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)Sekretaris Perusahaan Bank Banten David Aryanto Dwi menjelaskan bahwa pelaksanaan pengadaan tersebut sudah berjalan dengan dasar peraturan pengadaan yang berlaku di Bank Banten serta mengikuti prinsip-prinsip pengadaan yang berlaku secara umum.
Metode pengadaan yang digunakan disusun sesuai dengan kebutuhan pemenuhan peraturan pengadaan, pemenuhan ketentuan regulasi, pemenuhan prinsip Good Corporate Governance (GCG) perusahaan, dan karakteristik barang dan jasa yang dibutuhkan Bank Banten.
David menuturkan, proses pengadaan tidak menggunakan fasilitas LPSE mempertimbangkan kesesuaian dan kebutuhan metode pengadaan yang berbeda.
“Akan tetapi urutan kegiatan pengadaan yang dilakukan, kami yakini sudah mengakomodir kebutuhan proses pengadaan secara terbuka, fair, detail, objektif, akurat, dan memenuhi prinsip GCG yang berlaku di Bank Banten," kata David dalam keterangan tertulis kepada IDN Times, Selasa (17/8/2021).
Pelaksanaan pengadaan Jasa Layanan Managed Service Transaksi Keuangan Elektronik dilakukan dengan metode lelang umum dan metode evaluasi nilai teknis atau merit point.
"Kami telah memasukkan rencana pengembangan jasa layanan transaksi keuangan
elektronik digital dalam rencana bisnis bank (RBB) Bank Banten. Semoga semua persiapannya sejalan dengan ketentuan yang ada, dan kami bisa segera launching," kata David.
Menurut dia, saat ini Bank Banten terus mempersiapkan infrastrukturnya.
Baca Juga: Soal Lelang Pengadaan Miliaran Tanpa LPSE, Ini Penjelasan Bank Banten
