2. Sudah Amdal, tapi proyek reaktivasi jalur KA terus molor

Peninggalan jalur nonaktif Rangkasbitung-Labuan (Dok. Pribadi/Yusril Rizky Pratama)

Sebelumnya, Nurcahyo Mukardi--akademisi yang dilibatkan dalam proyek reaktivasi jalur KA nonaktif Rangkasbitung-Labuan dan Saketi-Bayah-- mengungkap bahwa jalur bersejarah tersebut sudah siap secara Amdal sejak tahun 2018.

Khusus pada jalur KA Rangkasbitung-Labuan, railbed atau jalur rel dianggap masih sangat mumpuni untuk kembali diaktifkan. Apalagi bentuk railbed dan bekas-bekas jalur tersebut masih jelas.

"Lahan yang dimiliki dari zaman Belanda itu sudah dinyatakan cukup, untuk pembebasan lahan dalam arti tanah baru diakuisisi itu tidak ada, yang ada menertibkan kembali lahan sudah dari pemukiman berdiri di atasnya," kata Nurcahyo kepada IDN Times, Jumat (13/1/2023).

Staf pengajar Politeknik Negeri Bandung pada Departemen Teknik Kimia ini mengungkapkan, sebetulnya tak ada kesulitan jika nantinya proyek fisik dilakukan. Hanya saja, ada beberapa titik jalur yang kini menjadi jalan raya di wilayah Rangkasbitung.

"Karena railbed Rangkasbitung-Labuan sudah jelas, maka tidak perlu lagi merancang jalur. Rancangan jalurnya itu saja, tapi pas di tengah kita baru tahu ada sebagian jalur di Rangkasbitung yang menjalan besar sehingga harus direlokasi," kata dia.

Nurcahyo mengungkapkan, jalur ini kemungkinan belum langsung dielektrifikasi dan kalaupun direaktivasi kereta pada jalur ini standar dengan lokomotif diesel.

"Desain tekanan gandanya 15 ton kok. Memang ada konsep feeder untuk Rangkasbitung, tapi waktu itu ada ide begini, fungsi Labuan dan Tanjung Priok itu rupanya dua sentra ikan yang saling bergantian. Kereta ini bisa angkut barang," kata dia.

Dijelaskan Nurcahyo, setelah Amdal sudah diselesaikan maka tahap selanjutnya adalah pembebasan lahan, relokasi pemukiman, dan diikuti dengan konstruksi fisik.

3. Pembangunan terus tertunda karena enggak ada political will

Wapres Ma'ruf Amin pimpin rapat penanggulangan miskin ekstrem di NTT (Dok. Setwapres)

Akademisi Misbah Priagung Nursalim menilai, pemerintah pusat dan daerah serta DPR RI tidak punya political will dalam mempercepat pembangunan transportasi publik massal di Banten, terutama di bagian selatan.

"Jangankan mengaktifkan rel mati dan melakukan penertiban, sarana bus AKAP saja masih belum jelas. Itu sebabnya Banten selatan masih akan tertinggal hingga 10 tahun ke depan," kata akademisi dari Universitas Pamulang itu pada Senin (27/3/2023).

Lambatnya upaya pembebasan lahan rel dan stasiun di jalur Rangkasbitung-Pandeglang juga berkaitan dengan kemungkinan elektablitasnya turun. Mengapa? Karena penggusuran warga yang menempati lahan tersebut bisa berdampak negatif pada elektabilitas.

"Dalam pilkada juga tidak ada paslon (pasangan calon) yang menyinggung karena akan menurunkan elektabilitas di lokasi terdampak. Jadi wajar tidak dianggarkan. Harusnya menjelang akhir kepemimpinan perlu ada gebrakan karena tidak berimbas pada pilkada," kata dia.

Dia lantas membandingkan dengan Jawa Barat yang sudah memprioritaskan sarana transportasi massal. Sedangkan Banten, dia menilai, masih amburadul. "Itu (Perusahaan Otobus) Asli Prima dan kawan-kawan emang menjangkau wilayah selatan? Gak. Sampai Serang penumpang dioper," kata Misbah yang juga pengguna transportasi di Banten.

Persoalan transportasi publik di Banten bagian selatan ini juga diwarnai tarif semena-mena hingga sopir yang ugal-ugalan. Meski demikian, warga tetap naik karena tidak ada pilihan.

Misbah pun turut menyindir pemerintahan pusat di bawah Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan wakilnya, Kh Ma'ruf Amin. Dia menilai, pemerintah pusat tidak serius menangani persoalan ketimpangan di selatan Provinsi Banten, meski Ma'ruf Amin merupakan warga Banten.

"Wapres kan Banten utara, akses ke pusat lebih mudah. kalau pun ke selatan kan pakai kendaraan pribadi ataupun dinas, jadi tidak bisa merasakan bagaimana warga ingin bisa ke kota," ungkapnya.

Baca Juga: Persikota Raih Kemenangan di Laga Perdana Liga 3 Regional Banten