JPPI: Skema UKT Jadi Alat Pemerintah Privatisasi Pendidikan
Ilustrasi wisuda (IDN Times/Mardya Shakti)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Tangerang, IDN Times - Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai skema Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada perguruan tinggi negeri (PTN) merupakan bentuk komersialisasi pendidikan. Ubaid bahkan menyebut skema ini membuat masyarakat kelas ekonomi rendah sulit mengakses pendidikan tinggi. Hal itu menanggapi data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait angka biaya kuliah di PTN.
"Sebenarnya pemerintah ini sedang membuat kebijakan orang miskin dilarang kuliah. Atau, sering juga disebut dengan privastisasi dan komersialisasi pendidikan," kata Ubaid kepada IDN Times, Sabtu (12/8/2023).
1. Pendidikan malah terjerat pada skema pasar
ANTARA FOTO/Idhad ZakariaUbaid menyebut, para pemangku kepentingan seperti menghiraukan konstitusi negara.
"Karena mikirnya cuan alias untung dan profit, maka pendidikan tinggi kita sudah diserahkan pada mekanisme kedaulatan pasar, bukan lagi pada kedaulatan rakyat dan jauh dari amanat konstitusi bahwa tugas pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa," ungkapnya.
2. Pendidikan jangan dikomersialisasi
ilustrasi uang (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)Atas persoalan itu, Ubaid menilai pemerintah semestinya jangan mendorong pendidikan ke arah komersialisasi dengan dalih apa pun.
"Solusinya ya kembalikan tanggung jawab pengelolaan ini pada negara, jangan malah didorong pada privatisasi yang berkedok otonomisasi ala PTNBH," kata dia.
Selain itu, menurut Ubaid, pendidikan di Indonesia memungkinkan gratis dari tingkat terendah hingga tertinggi jika mengacu pada fiskal.
"Sangat memungkinkan, kita bisa bikin kereta cepat, jalan tol, bandara. Itu duit semua, nyatanya kita bisa. Berarti kan tinggal prioritas pemerintah ke mana," kata dia.
3. Jika jadi prioritas, pendidikan gratis secara fiskal memungkinkan
IDN Times / Auriga AgustinaUbaid melanjutkan, kalau pendidikan tidak dijadikan prioritas, pemerintah akan terus berdalih tak cukup fiskal.
"Tapi, jika pemerintah punya paradigma bahwa pendidikan ini adalah prioritas dan investasi masa depan, maka sangat cukup," ujarnya.
Kalaupun PT ini tidak gratis, semestinya ada alternatif solusi yakni disubsidi supaya masyarakat bisa kuliah.
