Comscore Tracker

Longgarkan Pembatasan, Pemerintah Bantah Terapkan Herd Immunity

Kasus COVID-19 terus bertambah dan menelan korban jiwa

Jakarta, IDN Times - Strategi herd immunity tengah menjadi diskursus di tengah publik, termasuk Tanah Air. Hal itu menimbulkan pertanyaan, apakah pemerintah Indonesia juga menerapkan strategi itu?

Ketua tim pakar Gugus Tugas COVID-19, Wiku Adisasmito membantahnya. Dia membantah, meski Pemerintah Indonesia berencana ikut melonggarkan beberapa pembatasan pergerakan manusia.

Menurut Wiku, kebijakan yang nantinya dilonggarkan didasarkan kepada beragam aspek, termasuk kesehatan. Wiku menggarisbawahi pelonggaran yang nantinya diambil bukan berarti masyarakat sudah dibolehkan melakukan apa saja termasuk berkumpul. 

"Tetapi, masyarakat juga harus mengikuti protokol kesehatan secara konsisten di dalam aktivitasnya, sehingga kasus positif baru virus corona tidak terus bertambah," kata Wiku, Rabu (20/5). 

Tujuan utama Pemerintah Indonesia hanya satu yaitu menekan kembalinya melonjaknya COVID-19. Namun, yang menjadi permasalahan kebijakan pelonggaran pembatasan pergerakan manusia yang hendak ditempuh oleh pemerintah dianggap terburu-buru. Sebab, hingga akhir Mei saja, jumlah kasus positif COVID-19 masih terus meningkat di Tanah Air. 

Data dari Gugus Tugas yang dibacakan oleh juru bicara dr. Achmad Yurianto per (20/5) menunjukkan, kasus positif COVID-19 melonjak menjadi 19.189. Sebanyak 1.242 dilaporkan meninggal dan pasien yang sembuh 4.575. 

Baca Juga: Viral Mal Ciledug Diserbu Warga, Camat: Pengelola Main Kucing-Kucingan

1. Pemerintah Indonesia hendak melonggarkan pembatasan pergerakan manusia berdasarkan kriteria yang ditetapkan WHO

Longgarkan Pembatasan, Pemerintah Bantah Terapkan Herd ImmunityKemacetan di Ciledug Raya di tengah PSBB (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

Konsep herd immunity didasarkan pada pandangan kekebalan manusia bisa terbentuk bila mayoritas populasi--sekitar 70 persen - 80 persen--menjadi kebal terhadap penyakit. Ketika kekebalan ini terbentuk, maka penyebaran virus corona dianggap bukan lagi ancaman. 

Indonesia dianggap tengah menggunakan strategi ini lantaran ingin melonggarkan pembatasan pergerakan manusia di tengah kasus positif COVID-19 sedang melonjak. Menurut Wiku, Indonesia hendak melonggarkan pembatasan pergerakan manusia dengan memperhatikan tiga kriteria yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Pertama, kajian epidemiologi, kedua sistem kesehatan, dan ketiga pemantauan kesehatan masyarakat. 

"Kami tentu akan mempertimbangkan kurva kasus positif COVID-19, kemampuan kami dalam melakukan tes massal dan pelacakan kontak dekat, pergerakan manusia di dalam dan luar kota dan juga kemampuan logistik," kata Wiku.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah, kendati kini area DKI Jakarta masih dalam periode Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tetapi, justru kemacetan terlihat di berbagai jalan besar di ibu kota. Hal ini terjadi usai pemerintah mulai kembali membuka transportasi umum dan mendorong agar pekerja di bawah usia 45 tahun beraktivitas. 

Baca Juga: Erick Thohir Minta Pegawai BUMN Usia 45 Tahun ke Bawah Masuk Kerja

2. Isu Strategi herd immunity kembali mencuat setelah pemerintah bolehkan pegawai berusia di bawah 45 tahun kembali berkantor

Longgarkan Pembatasan, Pemerintah Bantah Terapkan Herd ImmunityBank Mandiri menyiapkan perlindungan asuransi dengan total uang pertanggungan hingga Rp1 triliun bagi tenaga kesehatan. (Dok.Kementerian BUMN)

Publik menuding pemerintah tengah memberlakukan kebijakan herd immunity bermula dari surat yang dikirimkan oleh Menteri Erick Thohir ke para direktur BUMN. Di dalam surat tertanggal (15/5) tertera lampiran timeline tahap pemulihan kegiatan #CovidSAfeBUMN. 

Tahap pemulihan itu terdiri dari lima fase, di mana fase pertama dimulai pada (25/5) mendatang. Pada fase tersebut tertulis karyawan berusia di bawah usia 45 tahun boleh kembali bekerja. 

"Karyawan di bawah 45 tahun masuk dan WFH (Work From Home) untuk di atas 45 tahun sesuai batasan operasi," demikian isi dokumen tersebut. 

Tetapi, hal itu diklarifikasi oleh Deputi Bidang SDM, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN, Alex Denni. Ia mengatakan tanggal (25/5) bukan berarti karyawan BUMN masuk melainkan tanggal batas rilis protokol perlindungan karyawan, pelanggan, pemasok, mitra bisnis, dan pemegang kepentingan lainnya.

"Lampiran ini bukan menyatakan bahwa 25 Mei itu kami masuk, usia 45 tahun. Tapi, 25 Mei itu pedoman umum dan protokolnya harus dirilis," kata Alex ketika memberikan keterangan pers virtual pada (18/5) lalu. 

Terkait kapan karyawan BUMN dibolehkan kembali bekerja, pihaknya menunggu lampu hijau dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Kementerian Kesehatan. 

Baca Juga: Sehari Bertambah 693, Indonesia Catat 19.189 Kasus COVID-19

3. WHO mengecam keras negara yang hendak menggunakan strategi herd immunity untuk melawan COVID-19

Longgarkan Pembatasan, Pemerintah Bantah Terapkan Herd ImmunityKemacetan di Ciledug Raya (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

Sebelumnya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengutuk keras penanganan COVID-19 dengan konsep imunitas komunal atau herd immunity. Dengan konsep itu, upaya menghentikan laju penyebaran virus dilakukan dengan membiarkan imunitas alami yang menghadapi virus.

Membiarkan virus menyebar diharapkan bisa menimbulkan daya tahan atau imunitas, sehingga terjadi kekebalan komunitas secara alami. Tapi konsep ini bisa berdampak sangat fatal, yakni tingginya angka kematian. 

Menurut sejumlah ilmuwan, kekebalan komunitas baru bisa tercapai jika 65-75 persen populasi sudah terinfeksi COVID-19. Alternatif lainnya adalah mendistribusikan vaksin secara massal, namun sampai sekarang belum ditemukan.

Direktur WHO untuk program darurat, Mike Ryan menentang keras soal ide penerapan herd immunity. Ryan menegaskan bahwa tidak ada satu pun manusia yang aman dan kebal terhadap COVID-19. 

"Sangat berbahaya bila ada negara-negara yang berpikir bisa secara ajaib mencapai herd immunity," kata Ryan seperti dikutip harian Inggris,The Telegraph pada Minggu (17/5). 

Ryan seakan menyindir Indonesia, dengan mengaku bingung dengan negara-negara yang tidak tegas dalam pemberlakuan pembatasan manusia, lalu tiba-tiba ingin ikut melonggarkan aturan tersebut.

"Ini merupakan penyakit yang serius, ini merupakan musuh bersama nomor satu. Kami telah bolak-balik mengatakan hal itu," tutur dia.

Baca Juga: WHO Peringatkan Bahaya Herd Immunity!

Topic:

  • Ita Lismawati F Malau

Berita Terkini Lainnya