Comscore Tracker

Jokowi Sahkan Omnibus Law, Serikat Buruh ke MK Pagi Ini

Buruh mengajukan judicial review UU Cipta Kerja

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo akhirnya meneken  Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) atau Omnibus Law pada Senin malam (2/11/2020). Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan mengajukan uji materi atau judicial review.

"Kami masukan gugatan judicial review UU Cipta Kerja Nomor 11/2020 uji materiil," kata Presiden KSPI Said Iqbal kepada IDN Times, Selasa pagi (3/11/2020).

1. Disahkan tengah malam, Omnibus Law terdiri dari 1.187 halaman

Jokowi Sahkan Omnibus Law, Serikat Buruh ke MK Pagi IniJokowi beri sambutan di Puncak Acara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92 pada Rabu (28/10/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Pada Senin tengah malam (2/11/2020), Presiden Joko Widodo meneken dan mengesahkan pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) atau Omnibus Law.

Salinan Undang-undang Cipta Kerja kemudian diunggah pemerintah ke situs setneg.go.id. "Disahkan tanggal 02 November 2020," demikian keterangan dalam unggahan situs Setneg.

Total ada 1.187 halaman yang dimuat dalam undang-undang tersebut.

Baca Juga: RISET IDEAS: UU Cipta Kerja Lahirkan Ketimpangan Tenaga Kerja 

2. Ekonom nilai pengesahan Omnibus Law merupakan kemunduran

Jokowi Sahkan Omnibus Law, Serikat Buruh ke MK Pagi IniBuruh kerja menyelesaikan produksi pakaian di sebuah perusahaan konveksi di Bandung, Jawa Barat, Senin (12/10/2020). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

Bhima Yudhistira, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai,  pengesahan Omnibus Law sebagai kemunduran kualitas investasi. Presiden Jokowi, kata Bhima, seharusnya menyadari bahwa menarik investasi tidak boleh mengabaikan hak pekerja dan lingkungan.

"Tidak boleh ada kemunduran dari perlindungan lingkungan hidup dan hak pekerja adalah nomor satu," kata Bhima kepada IDN Times, Senin (2/11/2020).

3. Jokowi dinilai mengabaikan protes investor global

Jokowi Sahkan Omnibus Law, Serikat Buruh ke MK Pagi IniIlustrasi investasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Bhima menilai pemerintah tidak menghiraukan protes yang dilayangkan oleh investor global, retailer dan brand internasional.

"Apakah investasi dari negara maju akan meningkat paska omnibus law? Sepertinya saya ragu," kata Bhima menambahkan.

Investor global yang mengelola aset senilai 4,1 triliun dolar AS atau setara Rp60 kuadriliun mengkhawatirkan Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) atau Omnibus Law dapat membawa bahaya baru bagi hutan tropis di Indonesia.

Baca Juga: Resmi Diteken Jokowi, Topik UU Cipta Kerja Trending di Twitter

Topic:

  • Ita Lismawati F Malau

Berita Terkini Lainnya