Serang, IDN Times - Waktu sudah menunjukan pukul 22.00 WIB malam. Saat bersiap-siap tidur di akhir bulan Januari 2024, salah satu kepala desa di Kabupaten Serang mendengar tiba-tiba teleponnya berdering, dari nomor yang dia tidak kenal.

Saat kades, sebut saja namanya Rustam (bukan nama sebenarnya) mengangkat telepon itu, di seberang sana terdengar suara berat seorang pria yang memperkenalkan diri sebagai anggota Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

Pria yang mengaku Bhabinkamtibmas tersebut berniat mengundang Rustam menghadiri kegiatan pembagian bantuan sosial oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten Irjen Pol Abdul Karim di desa tetangga. Setelah itu telepon lalu ditutup.

Sesuai undangan tersebut, keesokan harinya, Rustam datang ke kantor desa tetangga untuk menghadiri kegiatan bakti sosial Kapolda Banten. Namun, usai menyambut kedatangan Abdul Karim, rupanya ia dan belasan kades se-kecamatan di wilayahnya diarahkan langsung ke dalam kantor desa. Mereka justru tak ikut kegiatan pembagian bansos--berupa sembako kepada masyarakat di aula desa.

Usai membagikan bansos, Kapolda langsung menemui para kades yang telah lebih dulu berada ruang transit kantor desa tersebut. Sebelum pertemuan itu, menurut Rustam, telepon genggam milik para kades disita anggota polisi yang mendampingi Kapolda.

Dalam pertemuan sekitar 10 menit itu, Rustam mengungkap, Kapolda awalnya meminta para kepala desa tidak segan-segan melaporkan kepadanya terkait masalah apa yang tengah dihadapi warga desa--entah itu kesulitan pupuk tanaman padi atau beras. Namun, di akhir acara, pembicaraan terkait pemilihan presiden (pilpres), kata dia, sempat disinggung. Abdul Karim, imbuhnya, mengingatkan pesan yang telah disampaikan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah harus dilaksanakan seluruh kepala desa.

Arahan itu, terkait calon capres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.  ''Gak ngarahin (secara langsung ke 02) cuma 'harap dimengerti' gitu,'' kata dia saat berbincang-bincang dengan IDN Times di salah satu kafe di Kota Serang pada Minggu 11 Februari 2024.

Sebab, saat itu, Karim pun sempat mengaku telah memanggil Tatu terkait rencana suksesi Prabowo-Gibran menjadi sosok pengganti Jokowi-Ma'ruf Amin untuk kepemimpinan nasional yang akan datang.

''Bahasa Kapolda, 'jangankan kepala desa, bupati saja saya panggil, apalagi kepala desa dalam hitungan detik (dipanggil)','' kata Rustam menirukan kata-kata Karim.

Perkataan itu, lanjut dia, dimaknai para kades sebagai "perintah" atau "ancaman" untuk tegak lurus dengan sikap politik Presiden Joko "Jokowi" Widodo di Pilpres 2024 ini. 

"Kami juga bukan orang bodoh. Memang mengkiaskan, 'bupati saja saya panggil apalagi kepala desa.' Kades yang punya masalah sudah pasti ciut,'' katanya.

Rustam mengungkap, sepekan sebelumnya, seluruh kades se-Kabupaten Serang telah lebih dulu dikumpulkan Bupati Ratu Tatu di Pendopo Bupati, termasuk dirinya. Polanya sama, telepon genggam dikumpulkan terlebih dahulu oleh petugas Satpol PP yang berjaga di pintu masuk pendopo.

Dalam pertemuan dengan agenda pembahasan program kerjanya sebagai kepala daerah tersebut, kata Rustam, Tatu sempat mengeluh hasil survei suara Prabowo-Gibran di wilayahnya, saat itu, masih rendah hingga ia mengaku sempat dipanggil dan ditegur  Kapolda Banten Abdul Karim.

"Karena bupati sebelumnya dipanggil Kapolda juga, dia (bupati) cerita dipanggil masalah pilpres, intinya kades yang tadinya ke 03 harus ke 02,'' katanya.

Adapun pasangan capres nomor urut 03 adalah Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang disokong terutama PDI Perjuangan. Sehingga, Tatu pun meminta para kades di wilayahnya menggiring warga guna menaikkan elektabilitas, sekaligus memenangkan Prabowo-Gibran.

''Kebetulan beliau (Tatu) kan ketua DPD (Golkar). Bahasanya, 'jangan sampai memalukan ibu-lah','' katanya.

Meski diminta ikut bergerak memenangkan jagoannya di pilpres, Tatu tak memberikan target kepada mereka jumlah suara yang harus diraih pasangan 02 di desanya masing-masing. ''Intinya kepala desa diminta menggerakan warganya untuk ke 02,'' katanya.

Sementara, saat dikonfirmasi Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengaku mengumpulkan para kepala desa ke kantornya sering dilakukan olehnya, tak terkecuali menjelang Pemilu 2024. Hal itu dilakukan untuk membahas program kerja atau anggaran desa. Namun, ia membantah ada upaya mobilisasi para kades umtuk memenangkan 02 pada pertemuannya dengan seluruh kades saat pertengahan Januari 2024.

"Oh enggak (arahan ke 02).  Kalau rapat soal pemerintahan sering, baik di pendopo atau kecamatan. Biasanya soal sosialisasi dengan pemdes inspektorat karena berkaitan dengan anggaran desa,'' katanya.

Kendati demikian, ia membenarkan sempat dipanggil secara khusus Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim. Tatu menuturkan, pertemuannya dengan jenderal bintang dua itu membahas terkait persiapan pelaksanaan pilpres dan pileg karena ia menilai Abdul karim memiliki tanggung jawab keamanan pesta demokrasi di wilayah Banten.

''Pasti ingin mendengar langsung dari kepala daerah karena dari rapat Forkopimda kan di tingkat kabupaten pasti pak kapolda juga sudah menanyakan ke pak kapolres tapi ingin langsung biasanya,'' katanya.

Hal demikian, kata Tatu lumrah dilakukan bila mana ada hal yang penting sehingga harus bertemu secara langsung dengan kepala daerah di level kabupaten kota.

''Seperti ini kalau ada yang urgent, gubernur manggil bupati, tingkat Forkopimda provinsi manggil kepala daerah itu biasa,'' katanya

Dok. Istimewa/facebookhumaspolsekkragilan

Setelah memberikan arahan kepada seluruh kades, di hari yang sama Kapolda pun menggelar kegiatan serupa bakti sosial di desa lain dan di kecamatan yang berbeda di Kabupaten Serang. Di acara pembagian bansos itu juga para kades di kecamatan tersebut turut diundang

Sementara itu Kepala Desa Silebu, Ade Sapta, yang turut hadir dalam kegiatan itu, membenarkan dan sempat ada pertemuan khusus para kades dengan Kapolda Banten membahas sejumlah isu terkini, termasuk soal pelaksanaan Pemilu 2024.

''Biasa sih ngobrol-ngobrol aja, gak ada sampai arahan (ke peserta pemilu tertentu) sih. Ya paling terkait pengamanan saja, soal pemilu,'' katanya.

Namun, saat IDN Times mencoba menggali cerita terkait pertemuan para kades dengan Kapolda Banten, Kepala Desa Binong yang ikut hadir menolak bercerita dan memilih tidak membahas soal itu karena dinilai sensitif.

''Kalau ngobrol bisnis ya gak apa-apa oke, kalau ngomong soal itu yang sensitif seperti itu gak mau ditanyakan langsung kalau mau bikin forum sendiri kita diundang. Apalagi sekarang sensitif,'' kata dia sembari meminta menyudahi obrolan di sambungan telepon.

Rupanya, perlakuan yang sama juga dialami salah satu kepala desa di Kabupaten Lebak, namun dengan pola yang berbeda, lebih lembut dan tak ada tekanan yang menjurus intimidatif.

''Saya juga dapat info, seperti di Kabupaten Serang sama bupati begini-begini (diarahkan ke 02). Kalau Lebak mah lebih soft, tidak ada penekanan, tidak ada intervensi tidak ada, tapi kalau bicara masif, sama,'' kata salah satu kades di Lebak yang tidak mau disebutkan namanya.

Kendati tak ada arahan dari bupati, ia bercerita sekira awal Januari 2024, ia sempat didatangi empat polisi. Empat polisi itu memperkenalkan diri sebagai anggota kesatuan elite di Polda Banten. Saat itu, kata dia, mereka mengaku diminta pimpinannya untuk mendata jumlah warga yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tak terkecuali di desanya.

Namun, setelah data warganya diberikan, sang polisi malah menyampaikan permintaan lain, agar kades  memihak ke 02 di pilres kali ini, sekaligus meminta rekomendasi dua orang warganya untuk menjadi koordinator desa pemenangan Prabowo-Gibran.

''(Nama-nama) kordes, ya dikasih lah karena datang baik-baik, direkom dua orang,'' katanya.

Bakti sosial Kapolda Banten (Dok.fecabookhumaspolsekcikande)

Infografis petugas Linmas Banten (IDN Times/M Shakti)

Selain aparatur desa, Bhabinkamtibmas diduga mengintervensi anggota ketertiban Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau kerap dikenal dengan sebutan Linmas, untuk menggalang suara. Mereka diminta menjadi tim pembisik para tetangga dan pemilih yang hendak datang ke TPS untuk mencoblos 02.

Pada sebuah malam di awal bulan Februari, tepat sehari sebelum kegiatan pengarahan secara serentak di kantor kecamatan, salah satu anggota Linmas di Kabupaten Serang mengaku dikumpulkan seorang Bhabinkamtibmas yang bertugas di desanya di rumah sekretaris desa.

Alih-alih mendapat pengarahan soal peran dan tugas Linmas di TPS, ia bersama belasan rekannya malah ditanya soal sosok capres-cawapres yang bakal dipilih. Semua petugas Linmas yang hadir hanya terdiam saat ditanya seperti itu dan tidak berani menjawab. Beberapa detik kemudian mereka kompak menjawab 02.

Jawaban 02 secara kompak disuarakan para Linmas tersebut bukan spontan dari hati mereka, melainkan telah di-setting. Sebab, kata dia, mereka sebelum masuk telah diperingati sekretaris desa.

''Sebelum rapat ditoel (diingatkan). Kata sekdes, 'kalau masuk rapat, ditanya komandan (Bhabin) bilangnya 02 aja, takut jebakan.' Makanya dikasih tahu dulu,'' tuturnya.

Setelah menjawab, kemudian Bhabinkamtibmas bercerita soal narasi kesuksesan pemerintahan Jokowi mulai pembangunan hingga soal bantuan sosial yang saat ini diterima masyarakat. Bahkan, petugas Linmas diminta agar memilih calon pemimpin yang berkomitmen meneruskan pemerintahan saat ini.

Hal ini disinyalir menjadi kode kepada Linmas agar memilih Prabowo-Gibran yang akan melanjutkan visi misi Jokowi. ''Kata Bhabin, 'sebetulnya kasian ke kalian, kalau gak milih 02 mau gimana kalau ada bansos atau program lain tidak dikeluarin,''' katanya.

Tak hanya itu, diakhir pengarahan tersebut, mereka pun diminta untuk mengajak keluarga dan kerabat mencoblos Prabowo-Gibran.

''Dikira dikumpulin untuk kegiatan arahan pamsung (petugas pengamanan langsung di TPS) kan wajar. ternyata pengarahan Linmas mah besoknya di kecamatan,'' kata dia.

Ganjar Pranowo menggelar open house Idul Fitri 1445 H di kediaman barunya, daerah Wedomartani, Ngemplak, Sleman, hari ini Rabu (10/4/2024). (IDNTimes/Tunggul Damarjati)