Comscore Tracker

Viral, "Halte Bundaran HI" Curhat Setelah Dibakar Demonstran

Andai halte itu bisa bicara, ini yang dia pengen sampaikan~

Jakarta, IDN Times - Aksi demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) berujung ricuh. Sejumlah faslitasi umum dibakar massa, termasuk Halte TransJakarta di Bundaran HI.

Di media sosial Twitter, hal inipun ramai jadi pembahasan. Namun, ada akun warganet yang mengatasnamakan Halte Bundaran HI. Curhatan akun @HalteBuswayHI itupun menjadi viral. 

"Halo, saya gak apa-apa kok dibakar," tulis akun @HalteBuswayHI, Kamis, 8 Oktober 2020 pukul 23.18 WIB.

Sontak unggahan tersebut viral di Twitter, hingga berita ini diturunkan, kalimat singkat itu sudah di-retweet oleh enam ribu kali dan disukai sebanyak 11,5 ribu kali.

Baca Juga: Liput Demo di Istana, 3 Anggota Pers  Mahasiswa PNJ Dilaporkan Hilang

1. Akun ini sebut tidak masalah "gosong dikit". Halte itu juga bahkan mendoakan kesehatan para demonstran

Bukan hanya itu, akun parodi Halte TransJakarta Bundaran HI ini juga mengunggah keluh kesahnya setelah dibakar massa. Tak lupa akun ini mendoakan para demonstran yang sudah melaksanakan demonstrasi.

"Gosong dikit, sih, tapi gak apa-apa. malah kayaknya lebih bagus dari desain sebelumnya. sehat-sehat semua demonstran hari ini. istirahat," tulis akun itu.

2. Halte Bundaran HI merah membara dibakar massa demonstran

Viral, Halte Bundaran HI Curhat Setelah Dibakar DemonstranTangkapan layar Halte Bundaran HI yang Dibakar (Instagram.com/Jktinfo)

Sebelumnya, video terbakarnya halte Bundaran HI sempat viral dan banyak dibagikan di media sosial. Salah satunya oleh akun @jktinfo yang mengunggahnya ulang dari sejumlah akun yakni @nandavector @jovanntimothy @poprainy.

Dalam beberapa video yang dibagikan @jktinfo terlihat kobaran api memuncak dan disertai dengan kepulan asap hitam. Video tersebut diunggah sekitar pukul 17.57 WIB.

Sejumlah massa juga tertangkap kamera tengah menyaksikan halte Bundaran HI yang sedang terbakar. "Cepat banget merembet (api)," kata perekam video itu.

3. Unjuk rasa merespons pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR

Viral, Halte Bundaran HI Curhat Setelah Dibakar DemonstranHalte Bundaran HI dibakar massa, Kamis (8/10/2020) (IDN Times/Axel Jo Harianja)

Gelombang unjuk rasa penolakan pengesahan UU Cipta Kerja memuncak pada Kamis (8/10/2020) di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya di Jakarta.

Hal ini adalah respons masyarakat setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengetok palu mengesahkan UU Cipta Kerja pada Senin, 5 Oktober 2020, meski di tengah kritik.

Baca Juga: [FOTO] Penampakan Fasilitas Umum yang Dirusak dan Dibakar Massa Aksi

4. Tujuh poin dalam UU Cipta Kerja yang dipersoalkan buruh

Viral, Halte Bundaran HI Curhat Setelah Dibakar Demonstranidntimes.com

Diberitakan sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan sedikitnya 7 poin yang ditolak buruh dalam UU Cipta Kerja. 

Pertama, terkait penghapusan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) bersyarat dan Upah Sektoral (UMSK). Buruh menolak keras kesepakatan ini.

Menurut Said Iqbal, UMK tidak perlu bersyarat dan UMSK harus tetap ada. Karena UMK tiap kabupaten/kota berbeda nilainya. Jadi tidak benar kalau UMK di Indonesia lebih mahal dari negara ASEAN lainnya. Karena kalau diambil rata-rata, nilai UMK secara nasional, justru UMK di Indonesia jauh lebih kecil dari upah minimum di Vietnam.

“Tidak adil jika sektor otomotif seperti Toyota, Astra, dan lain-lain atau sektor pertambangan seperti Freeport, Nikel di Morowali dan lain-lain, nilai UMK-nya sama dengan perusahaan baju atau perusahaan kerupuk. Karena itulah di seluruh dunia ada Upah Minimum Sektoral yang berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap-tiap industri terhadap PDB negara,” lanjutnya.

Karena itu, UMSK menurut Said Iqbal harus tetap ada. Tetapi jalan tengahnya, penetapan nilai kenaikan dan jenis industri yang mendapatkan UMSK dilakukan di tingkat nasional, untuk beberapa daerah dan jenis industri tertentu saja. Jadi, UMSK tidak lagi diputuskan di tingkat daerah dan tidak semua industri mendapatkan UMSK, agar ada fairness.

Sedangkan perundingan nilai UMSK dilakukan oleh asosiasi jenis industri dengan serikat pekerja sektoral industri di tingkat nasional. Di mana keputusan penetapan tersebut hanya berlaku di beberapa daerah saja dan jenis sektor industri tertentu saja, sesuai kemampuan sektor industri tersebut.

“Jadi tidak harus sama rata sama rasa, karena faktanya setiap industri berbeda kemampuannya. Karena itu masih dibutuhkan UMSK,” ujar Said Iqbal.

Kedua, yang ditolak buruh yakni pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan. Di mana 19 bulan dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan.

“Dari mana BPJS mendapat sumber dananya? Dengan kata lain, nilai pesangon berkurang walaupun dengan skema baru, yaitu 19 bulan upah dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan, tidak masuk akal. Karena tanpa membayar iuran tapi BPJS membayar pesangon buruh 6 bulan,” ujarnya.

Kesepakatan ini menurut Said akan berakibat BPJS Ketenagakerjaan akan bangkrut.

Ketiga, buruh menolak soal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau kontrak seumur hidup, tidak ada batas waktu kontrak.

Keempat, buruh juga menolak outsorching pekerja seumur hidup, tanpa batas jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcing. Padahal sebelumnya, outsourcing dibatasi hanya untuk 5 jenis pekerjaan.

Menurut Said Iqbal, karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup menjadi masalah serius bagi buruh. “Siapa yang akan membayar Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk karyawan kontrak dan outsourcing? Tidak mungkin buruh membayar kompensasi untuk dirinya sendiri dengan membayar iuran JKP,” ujarnya.

“Dalam RUU Cipta Kerja disebutkan, buruh kontrak yang mendapatkan kompensasi adalah yang memiliki masa kerja minimal 1 tahun. Pertanyaannya, bagaimana kalau pengusaha hanya mengontrak buruh di bawah satu tahun? Berarti buruh kontrak tidak akan mendapatkan kompensasi,” sambung dia.

Kontrak dan pekerja outsourcing seumur hidup berarti ‘no job security’ atau tidak ada kepastian kerja bagi buruh Indonesia. Lalu ia mempertanyakan di mana kehadiran negara dalam melindungi buruh Indonesia, termasuk melindungi rakyat yang masuk pasar kerja tanpa kepastian masa depannya dengan dikontrak dan outsourcing seumur hidup.

“Sekarang saja jumlah karyawan kontrak dan outsourcing berkisar 70 persen sampai 80 persen dari total buruh yang bekerja di sektor formal. Dengan disahkannya Omnibus Law, apakah mau dibikin 5 persen hingga 15 persen saja jumlah karyawan tetap? No job security untuk buruh Indonesia, apa ini tujuan investasi?” kata Iqbal.

Kelima, Said Iqbal juga menyatakan menolak jam kerja yang eksploitatif.

Keenam, buruh menolak hak cuti dan hak upah atas cuti yang dihapus. Cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan hilang, karena hak upahnya atas cuti tersebut hilang. Cuti panjang dan hak cuti panjang juga hilang.

Ketujuh, karena karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup, maka jaminan pensiun dan kesehatan bagi mereka hilang.

“Dari tujuh isu hasil kesepakatan tersebut, buruh menolak keras. Karena itulah, sebanyak 2 juta buruh sudah terkonfirmasi akan melakukan mogok nasional yang berlokasi di lingkungan perusahaan masing-masing,” kata Said Iqbal.

5. Pemerintah menilai, UU Cipta Kerja dibuat juga untuk kebaikan buruh

Viral, Halte Bundaran HI Curhat Setelah Dibakar DemonstranMenko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diminta Presiden Jokowi untuk fokus menangani kasus Covid-19 di sembilan provinsi yang berkontribusi besar terhadap total kasus nasional (ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan Investasi)

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjamin bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) tidak akan merugikan buruh. Menurutnya, UU Ciptaker justru membuat buruh menjadi lebih baik ke depannya.

"Saya jamin. Pasti akan lebih baik pada buruh ke depan. Karena pelatihan-pelatihan akan membuat mereka lebih efisien dan penjaminan-penjaminan semua saya pikir akan lebih bagus, dan itu berlaku universal," tutur Luhut dalam acara Indonesia Lawyers Club yang ditayangkan di Tv One, Selasa (6/10/2020).

Baca Juga: Luhut: Saya Jamin UU Cipta Kerja Bikin Nasib Buruh Lebih Baik!

Topic:

  • Ita Lismawati F Malau

Berita Terkini Lainnya