Comscore Tracker

Omnibus Law, Pakar UGM: Jangan Salahkan Kalau Publik Menaruh Curiga

Zainal Arifin berikan sejumlah catatan terkait UU Ciptaker

Jakarta, IDN Times - Sejumlah pakar memberi komentar dan catatan terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan DPR RI pada 5 Oktober lalu. Salah satunya, Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Secara khusus, Zainal menyoroti perubahan dalam naskah Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) saat disahkan DPR pada 5 Oktober 2020, dengan yang diserahkan kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada Rabu (14/10/2020).

"Saya melihat kesan bahwa DPR memperlakukan undang-undang itu sangat tidak sakral, karena kemudian seakan-akan masih bisa dipermainkan, masih ada yang bisa diubah," ujar Zainal dalam tayangan Mata Najwa di Trans 7, Rabu malam (14/10/2020).

Padahal, menurut dia, undang-undang itu sakral. Kenapa sakral? "Karena Anda bisa bayangkan dengan undang-undang itu orang bisa dibunuh dan pembunuhannya itu sah, orang bisa dirampas hak asasinya dan itu sah," jelasnya.

Baca Juga: Draf UU Cipta Kerja Berubah 3 Kali, YLBHI Sebut DPR Tak Logis

1. Sumpah-sumpah yang disampaikan wakil rakyat di DPR justru menjadi sorotan

Omnibus Law, Pakar UGM: Jangan Salahkan Kalau Publik Menaruh CurigaBeberapa Menteri dan Para Pimpinan DPR berfoto bersama usai pengesahan UU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020) (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Zainal menambahkan bahwa negara--dalam hal ini DPR--seolah melakukan mistifikasi terhadap proses-proses yang seharusnya tidak mistifikatif.

Hal yang menjadi sorotan Zainal adalah cara yang dilakukan dengan menggunakan bahasa-bahasa sumpah, bahwa tidak ada perubahan substansi dalam naskah UU Cipta Kerja. "Tapi esensi dasar dari negara yaitu yang nama-namanya transparansi, akuntabel, partisipasi, dan lain-lain semuanya itu tidak dipenuhi," ujar dia.

Padahal, hal-hal itu justru yang sebenarnya menjadi elemen utama dari cara untuk membuat orang percaya bahwa tidak ada perubahan dari yang naskah 905 ke 812. Seperti diketahui, ada beberapa versi UU Cipta Kerja yang beredar di tengah publik, Mulai dari 1.035 halaman hingga terakhir 812 halaman.

Baca Juga: Akhirnya Final, Draf UU Cipta Kerja Berjumlah 812 Halaman

2. Pemerintah dan DPR dinilai lepas tanggung jawab

Omnibus Law, Pakar UGM: Jangan Salahkan Kalau Publik Menaruh CurigaRapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 pada Senin (5/10/2020) (Youtube.com/DPR RI)

Zainal mengibaratkan UU Cipta Kerja ini dibuat sebagai piring yang seharusnya disajikan bersih kepada rakyat Indonesia, namun sengaja dibuat kotor untuk rakyat cuci ke Mahkamah Konstitusi.

"Seakan-akan DPR itu dan pemerintah keluar dari tanggung jawab untuk membuat suatu perundang-undangan yang memang bersih dan baik," ujar Zainal. Dia menyayangkan hal ini.

3. "Jangan salahkan kalau publik menaruh curiga"

Omnibus Law, Pakar UGM: Jangan Salahkan Kalau Publik Menaruh CurigaIlustrasi Hukum (IDN Times/Arief Rahmat)

Pada catatan terakhirnya Zainal mengingatkan melihat kotornya proses yang dilalui dalam penciptaan Undang-Undang Cipta Kerja, tidak heran jika masyarakat menaruh curiga.

"Ada hal yang luar biasa jangan-jangan, dan itu membuat jangan salahkan kalau publik menaruh curiga," kata dia.

Zainal beranggapan bahwa wajar saja jika masyarakat curiga ada sesuatu atau pun pesanan di belakang dari terciptanya undang-undang ini.

"Yang kemudian membuat DPR mengubahnya secara tergesa-gesa tidak transparan, akuntabel dan lain sebagainya," tutup Zainal.

Baca Juga: Jimly: Jika Tak Ada Naskah Final UU Cipta Kerja Bisa Jadi Celah di MK

Topic:

  • Ita Lismawati F Malau

Berita Terkini Lainnya