Kasus Rumini, Ombudsman Akan Periksa Sekolah dan Dindikbud Tangsel
IDN Times/Galih Persiana
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Tangerang Selatan, IDN Times - Lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik Ombudsman Republik Indonesia akan memeriksa dugaan pungli di sekolah dan pemecatan Rumini, guru honorer, yang mengungkap kasus tersebut.
Kepada IDN Times, Kamis (4/7), kepala perwakilan Ombudsman Republik Indonesia wilayah Jakarta Raya, Teguh P Nugroho menyebut, pihaknya akan segera memeriksa kasus Rumini.
"Kami memang akan melakukan pemeriksaan terkait kasus ini, kasus pemecatan Rumini dan punglinya sendiri," kata Teguh.
Baca Juga: Selain Polisi, LPSK Juga Kirim Tim untuk Ivenstigasi Kasus Rumini
1. Ombudsman akan periksa sekolah dan Dindikbud Tangsel
IDN Times/Muhamad IqbalTeguh menjelaskan, Ombudsman akan memeriksa pihak sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Tangerang Selatan (Tangsel).
"Kami bisa melakukan pemeriksaan ke pihak sekolah dan dinas," ujar Teguh.
2. Jika terbukti pungli, Ombudsman akan melimpahkan ke penegak hukum
dok.IDN TimesTeguh menegaskan, jika ada maladministrasi, pihaknya akan melakukan koreksi perbaikan untuk dinas. Namun, kalau terbukti ada indikasi pidana seperti pungli, Ombudsman akan serahkan hasil pemeriksaan itu ke penegak hukum.
"Jika dugaan itu terbukti dan ada maladministrasinya, kami akan sampaikan tindakan korektif perbaikan. Tapi kalau ada indikasi pidananya, laporan pemeriksaan kami serahkan ke aparat penegak hukum," papar Teguh.
3. Soal waktu pemeriksaan, Ombudsman akan berkoordinasi dengan perwakilan di Banten
IDN Times/Galih PersianaTerkait waktu pemeriksaan, Teguh menyebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan Ombudsman wilayah Banten.
"Kami akan koordinasi dulu dengan ORI Banten, karena sebetulnya itu wilayah Ombudsman Banten," tukasnya.
4. Soal Rumini, LPSK jalin kerja sama dengan Ombudsman
Dok. Istimewa (LPSK Datangi kediaman Rumini)Sebelumnya diberitakan, LPSK akan menjalin kerja sama dengan Ombudsman. Karena menurutnya, masalah ini adalah persoalan teknis administrasi dan birokrasi.
"Kita juga akan bekerja sama dengan Ombudsman, kaitannya karena ini kan maladministrasi yah, jadi saya kira nanti Ombudsman kita dorong untuk ikut turun," kata ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo, kepada IDN Times, Rabu (3/7).
