Comscore Tracker

[BREAKING] Kemenkum HAM: Pengurus Demokrat Versi KLB Ditolak

Apa alasan Kemenkum HAM menolak mengesahkan?

Jakarta, IDN Times - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) menolak untuk mengesahkan pengurus Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021. Hal ini diumumkan langsung oleh Menteri Yasonna Laoly.

Kemenkum HAM menilai, masih ada kelengkapan dokumen yang belum dilengkapi oleh PD kubu Moeldoko.  "Masih belum ada kelengkapan dokumen perwakilan DPD, DPC, dan tidak disertai mandat dari Ketua DPC dan DPD Partai Demokrat," ujar Yasonna ketika memberikan keterangan pers pada Selasa, 31 Maret 2021 secara virtual. 

"Dengan demikian permohonan KLB untuk diakui, kami tolak!" lanjut Menteri dari PDI Perjuangan itu. 

Yasonna menjelaskan pihaknya menggunakan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) tahun 2020 yang selama ini terdaftar di Kemenkum HAM. Dengan demikian, kata Yasonna, bila masih ada ketidakpuasan, dia mempersilakan agar mengajukan gugatan ke pengadilan. 

Baca Juga: Ancam Kirim Santet Banten ke Moeldoko, Iti: Hanya Spontanitas!

Topic:

  • Ita Lismawati F Malau

Berita Terkini Lainnya