Peran penting serikat buruh pada sosialisasi pencegahan penularan

Dok. FSBN

Berdasarkan data buruh penerima bantuan akibat terpapar COVID-19 yang dilakukan oleh Federasi Serikat Buruh Nusantara (FSBN) Provinsi Banten, tercatat 263 buruh terpapar COVID-19 dari awal 2020 hingga awal 2022 ini. FSBN mengungkap, angka tersebut hanya sebagian kecil dibanding angka kasus COVID-19 sesungguhnya di kalangan buruh yang tercatat di serikat pekerja lain bahkan yang tak tercatat.

Di tengah masih berlangsungnya krisis kesehatan dunia, serikat buruh dan pengusaha di Banten sepakat untuk menjaga protokol kesehatan di lingkungan kerja, agar krisis kesehatan tak semakin memperburuk kondisi ekonomi dan sosial mereka.

Ketua Federasi Serikat Buruh Nusantara (FSBN), Ade Mudiar Warman mengatakan, buruh yang bekerja di pabrik-pabrik industri di tengah pandemik yang belum berkesudahan ini seperti bertarung antara hidup dan mati. Mereka, para buruh tak punya pilihan karena tak mungkin pekerjaan mereka bisa dibawa pulang atau bekerja dari rumah.

"Mereka harus tetap menghidupi keluarganya. Di sisi lain ada kekhawatiran, disisi lain ada ketakutan. Tapi di sisi lain pun mereka harus hidupi keluarganya juga. Makanya mau tidak mau kita memberikan edukasi yang ketat untuk menjaga prokes baik di rumah atau di pabrik masing-masing," kata Ade.

Maka dari itu, kata Ade, peran serikat buruh menjadi penting untuk turut menyuarakan pemenuhan hak buruh dalam menjaga kesehatannya, dan serikat juga berperan penting dalam upaya edukasi para khususnya anggotanya dan umumnya buruh untuk menjaga protokol kesehatan dan menjaga pola hidup sehat.

Bahkan, penekanan protokol kesehatan ketat pun harus ditekankan kepada para buruh saat melakukan aksi unjukrasa saat mengemukakan aspirasi. "Dan kita pastikan untuk kawan semua baik ditingkatan basis kita menekankan menjaga prokes tersebut karena prokes ini kan menyangkut individu masing-masing. Ketika kawan-kawan atau anggota kita yang gak patuh terhadap prokes yang terdampak COVID-19 otomatis itu akan memengaruhi di keluarga juga," kata Ade.

Dok. ILO/IDKI

Bukan hanya saat bekerja, unjuk rasa juga harus jaga prokes

Dok. FSBN

Pun saat melakukan aksi unjukrasa serikat buruh mengkordinasikannya ke perusahaan. Kata Ade, pihak perusahaan akan memberikan dispensasi berupa ketika sepulang aksi para buruh memberikan bukti tes COVID-19 sebagai upaya menjaga prokes dan antisipasi jika terjadi penularan COVID-19.

"Biasanya kalau aksinya besok ya malam swab sementok-mentoknya sepulangnya, lebih bagus sih sepulang aksi swab-nya. Tapi kalau kita tau indikasi terpapar COVID-19 nya dimana ini kita biasanya sebelum berangkat di Swab, pulang juga di Swab artinya indikasi ketauan apabila positif COVID-19 kenanya dimana (tracing mandiri). Karena ini akan menjadi masalah juga di pabrik," kata Ade.

Kata Ade, pemahaman seperti itulah yang ditekankan kepada kawan-kawan buruh bahwa upaya ini bukan dalam menyelamatkan diri sendiri saja ada beberapa anggota keluarga dan kawan yang harus di jaga juga.

Meski upaya pemahaman protokol kesehatan dan kordinasi dengan perusahaan digencarkan untuk menjaga kesehatan para buruh, kesulitan pun tetap ada dirasakan oleh serikat buruh. Salah satunya persoalan kepercayaan dan salah memahami suatu informasi terkait pandemik COVID-19. Salah satu contohnya adalah tidak percaya vaksin.

"Saya pikir memang sulit, bahkan kalau dibilang yang anti pun banyak kawan kawan yang anti terkait prokes tersebut. Apalagi bicara vaksinasi banyak sekali Anggota ya bisa dikatakan SDM-nya tidak rata ada beberapa pemahaman COVID-19 (banyak) berita bohong, hoaks dan sebagainya," kata Ade.

Tapi, lanjutnya, setelah COVID-19 meledak ini menyadarkan buruh untuk menjalankan vaksinasi dan semua menjalankan protokol kesehatan. "Memang merugikan ketika COVID-19 meledak, tapi akhirnya kawan-kawan sadar, bahkan ribuan jiwa direnggut. Karena bicara psikis orang Indonesia, kalau belum melihat dan mengalami ya belum percaya. Saya pikir disana," kata Ade.

Dok. ILO.org

800 member APINDO Banten komitmen tak kurangi hak pekerja saat pandemik COVID-19

Ilustrasi industri/pabrik. IDN Times/Arief Rahmat

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Banten, Eddy Mursalim menyebut, banyak upaya sudah dilakukan pengusaha untuk menjaga para pekerjanya dari COVID-19. Dari yang paling sederhana adalah sarana tempat cuci tangan hingga pengurangan kapasitas ruang kerja.

"Semua dengan ketentuan, termasuk jarak pas masuk dan keluar dijaga. Sebelum masuk cek temperatur ,cuci tangan, jadi tetap prokes-nya kita jaga. Kalo gak pake masker ada peringatan," kata Eddy.

Selain itu, APINDO pun mengimbau kepada 800-an anggotanya di Banten untuk tidak mengurangi hak para pekerjanya saat ada pekerja yang terpapar COVID-19, seperti waktu libur yang menyesuaikan masa hidup virus tersebut dan juga tak ada pengurangan hak upah atau hak lainnya.

Di tengah dua tahun pengalaman pemerintah menghadapi situasi pandemik, APINDO berharap penanganan pemerintah semakin lebih baik agar krisis kesehatan yang mengganggu aspek kehidupan lain seperti ekonomi segera selesai.

"Kalau harapan sesegera mungkin segera berakhir, tapi ini kan tergantung dari masyarakat, dan pemerintah, kalo masyarakat bisa jaga dan pemerintah tegas maka bisa. Tapi kalau kita lihat seperti pasar lama Sudah seperti lautan manusia, kita ngeri juga," kata Eddy.