Tangerang, IDN Times - Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) menggagalkan 10 penumpang yang diduga akan berangkat haji menggunakan jalur non prosedural atau ilegal. Penggagalan tersebut berhasil dilakukan usai bekerjasama dengan petugas Imigrasi Kelas IA TPI Soekarno-Hatta dan Kementerian Agama RI.
"Mereka akan berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji, tapi menggunakan visa kerja," kata Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Ronald F.C Sipayung, Jumat (18/4/2025).
Ke-10 calon jamaah haji yang berangkat lebih awal yang diduga menggunakan jalur keberangkatan ilegal, menurut Ronald sudah menjalani pemeriksaan di Polres Bandara Soekarno Hatta.
"Saat ini kami masih berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk penanganan lebih lanjut," kata Ronald.
Kasatreskrim Polres Bandara Soekarno Hatta Kompol Yandri Mono menjelaskan, pencegahan keberangkatan puluhan penumpang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan dilakukan ketika mereka akan bertolak ke Tanah Suci menggunakan penerbangan Malindo Air tujuan Jakarta-Malaysia menggunakan visa kerja atau amil.
"Sehingga dilakukan penundaan keberangkatan karena diduga akan melaksanakan ibadah haji namun menggunakan visa work (kerja) atau visa amil," kata Yandri.
Yandri menyebutkan, terungkapnya keberangkatan rombongan haji asal Banjarmasin ini berawal dari kecurigaan petugas Imigrasi Soekarno Hatta yang memeriksa 10 penumpang pesawat Malindo Air Air OD 315 tujuan Jakarta – Malaysia pada Selasa 15 April 2025 sekitar pukul 10.00 WIB.
Salah satu kecurigaan petugas, kata Yandri, berasal dari koper yang digunakan dengan bentuk dan warna yang seragam seperti jamaah haji atau umrah pada umumnya.
"Padahal, penerbangan untuk Umrah sementara ini sudah dihentikan karena persiapan untuk ibadah haji yang akan dimulai Mei mendatang," jelasnya.
Berdasarkan kecurigaan itu, Imigrasi akhirnya menunda keberangkatan rombongan yang berjumlah 10 orang itu terdiri dari 9 orang calon jamaah haji dan 1 orang dari pihak travel atau biro perjalanan.
"Mereka selanjutnya diserahkan ke Polres Bandara Soekarno Hatta untuk pemeriksaan lebih lanjut," tuturnya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, ke 10 orang tersebut mengaku akan melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci didampingi pihak dari Travel KBG dengan menggunakan visa kerja. Calon jamaah haji tersebut telah membayar kepada pihak travel dengan jumlah yang bervariasi antara Rp 100 juta hingga Rp 200 juta per orang.
"Para calon jamaah tidak di informasikan pihak Travel bahwa visa yang akan di gunakan adalah Visa Work (Kerja)/Amil," kata Yandri.
Menurut Yandri, seharusnya para jamaah dijadwalkan akan diberangkatkan pada awal Mei 2025, namun pihak travel beralasan memberangkatkan lebih awal agar para jamaah mendapatkan Iqamah (kartu tinggal resmi untuk para pekerja asing).
"Karena ketidaktahuan para calon jamaah mempercayai pihak travel," kata Yandri.
Untuk penanganan lebih lanjut terhadap rombongan jamaah haji yang diduga menggunakan jalur yang ditetapkan pemerintah, pihaknya saat ini masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama.
"Sehingga juga tidak ada masyarakat lain yang tertipu," jelasnya.