Data PPATK ungkap ratusan rekening bermasalah, termasuk ASN dan PPPK
Dana Bansos dihentikan hingga Desember 2025 untuk 249 keluarga penerima bansos yang terlibat judi online
Dinsos ingatkan warga gunakan bansos sesuai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat miskin dan rentan
Tangerang Selatan, IDN Times – Pemerintah mencoret 249 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dari daftar penerima bantuan sosial (bansos). Alasannya, rekening para penerima tersebut terdeteksi digunakan untuk bermain judi online (judol).
“Ada yang keluarga ASN dan PPPK,” ungkap Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Tangsel, Yasir Arafat, Selasa (7/10/2025).
Yasir menjelaskan, data tersebut berasal dari hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang disampaikan kepada pemerintah daerah, melalui surat resmi dari Gubernur Banten.
Dari total 249 keluarga penerima bansos yang rekeningnya dibekukan, 197 di antaranya merupakan data baru yang belum sempat menerima dana bansos, sementara sisanya adalah penerima lama.
Rinciannya sebagai berikut:
Kecamatan Ciputat: 45 KPM
Kecamatan Ciputat Timur: 29 KPM
Kecamatan Pamulang: 45 KPM
Kecamatan Pondok Aren: 22 KPM
Kecamatan Serpong: 34 KPM
Kecamatan Serpong Utara: 42 KPM
Kecamatan Setu: 32 KPM
“Ini yang terlibat judol. Datanya dari PPATK,” tegas Yasir.
Dinsos Tangsel memastikan bahwa 249 keluarga tersebut tidak akan menerima dana bansos mulai Oktober hingga Desember 2025. Namun, Yasir menyebut pemerintah masih membuka ruang sanggahan bagi penerima yang merasa tidak terlibat langsung dalam aktivitas judi online.
“Mungkin saja pengguna akunnya suami atau anak, tapi penerima bansos adalah ibunya. Pernah kejadian, suaminya minta maaf karena memakai handphone istrinya untuk judol,” jelasnya.
Proses klarifikasi akan melibatkan verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial untuk memastikan kebenaran data tersebut. “Sulit memastikan kalau mereka tidak terlibat, karena satu Kartu Keluarga bisa dipakai bersama,” tambah Yasir.
Yasir menegaskan bahwa bantuan sosial diberikan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat miskin dan rentan, bukan disalahgunakan untuk hal yang melanggar hukum.
“Kalau uang bansos digunakan untuk tindakan tidak terpuji seperti judi online, tentu melukai niat baik pemerintah. Tidak ada yang jadi kaya karena main judi online,” tegasnya.