Serang, IDN Times - Sebagian alat deteksi tsunami di perairan Banten rusak. DPRD Banten pun minta agar pemerintah provinsi segera memperbaikinya. Jika tak bisa diperbaiki, maka perlu diganti.
Kondisi itu mengkhawatirkan, utamanya setelah ada Institut Teknologi Bandung (ITB) merilis hasil kajian yang menyebut adanya potensi dan ancaman gempa bumi di wilayah Selatan Jawa, termasuk Banten. Gempa itu bisa menciptakan tsunami setinggi 20 meter.
Anggota Komisi V DPRD Banten Umar Bin Barmawi berharap, Pemprov Banten segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memperbaiki atau membeli alat deteksi tsunami baru untuk menggantikan yang rusak.
“Harus secepatnya diganti. Alat rusak dapat diperbaiki, maka segera diperbaiki, jangan dinanti-nanti. Kalau alatnya dapat bekerja dengan baik, bencana akan dapat diketahui sehingga masyarakat sekitar terdampak dapat melakukan antisipasi,” kata Umar Bin Barmawi, seperti dikutip dari ANTARA, Rabu (30/9/2020).
Umar meminta kepada pemerintah pusat, provinsi, Pemkab Pandeglang serta Lebak dapat segera mempersiapkan diri dengan membuat langkah-langkah mitigasi yang strategis, sehingga dampak kerugian dapat diminimalisasi, termasuk korban jiwa.
“Saya sangat berharap bencana tsunami, banjir atau tanah longsor tidak ada, tapi kalau dari pemerintahnya gencar dan merumuskan kebijakan dengan tepat dan benar, maka dampak negatif dirasakan masyarakat dapat ditekan seminimal mungkin,” kata Umar.
Selain itu, dia juga meminta kepada masyarakat di wilayah rawan bencana dapat memahami jika ada tanda-tanda bencana. “Sosialisasi dari pemerintah tentang kebencanaan saya lihat sudah cukup baik, tinggal memaksimalkan saja,” kata Umar menambahkan.
Kepala Pelaksana BPBD Banten Nana Suryana mengatakan hasil kajian ITB terkait potensi dan ancaman gempa bumi di wilayah Selatan Jawa menjadi langkah antisipasi dalam kesiapsiagaan masyarakat menghadapi berbagai potensi bencana yang akan terjadi. Meskipun tak ada satu orangpun yang bisa memprediksi kepastian terjadinya bencana.
"Mitigasi bencana sudah kita lakukan seperti pembuatan titik kumpul dan jalur evakuasi yang lokasinya berada di dataran tinggi. Ketika terjadi bencana, kami harapkan jalur-jalur ini bisa menjadi arah bagi warga untuk mengevakuasi diri," katanya.
Ia menjelaskan, BPBD bersama pengambil kebijakan terkait akan terus mengantisipasi lewat berbagai kegiatan dalam bentuk sosialisasi tanggap bencana kepada masyarakat yang berada di lokasi sekitar rawan bencana.
Namun diakui Nana, untuk alat deteksi dini yang ada saat ini masih belum maksimal, dan untuk shelter saat ini yang masih bisa dimaksimalkan hanya ada di Pandeglang dan Malingping.
Sementara itu, alat pendeteksi gempa kurang lebih sekitar 12 unit dan semua milik BMKG. Alat ini berada di Lebak dan Pandeglang.
"Kondisinya masih berfungsi. Yang tidak berfungsi itu sirine yang ada di Pasuruan, Labuan dan Panimbang. Tapi sudah kita sampaikan ke BMKG agar itu bisa segera diperbaiki, karena itu punya BMKG," kata Nana.