Andra Soni Dukung Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Namun, Andra tidak merinci alasan di balik dukungannya terhadap Soeharto, yang disebut sebagai salah satu dari sepuluh tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini.

Sementara itu, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto menuai polemik di publik. Sejumlah kelompok masyarakat sipil menilai Soeharto tidak layak mendapatkan gelar tersebut karena rekam jejaknya yang dianggap berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia selama masa kekuasaannya.

Terkait usulan tokoh asal Banten, Andra mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten telah mengajukan dua nama untuk mendapat gelar serupa. Salah satunya adalah Ki Wasyid, pemimpin Perang Cilegon atau Geger Cilegon yang dikenal sebagai tokoh perlawanan terhadap kolonial Belanda.

“Secara resmi sudah kami ajukan dua, Ki Wasyid salah satunya,” ujarnya.

Namun, hingga kini kedua nama tersebut belum lolos tahap verifikasi di tingkat pemerintah pusat. Diketahui, nama Ki Wasyid sudah muncul dan diusulkan untuk menjadi Pahlawan Nasional beberapa tahun lalu.

“Belum (terpilih), akan kami usulkan terus,” katanya.

Sebelumnya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menuding pemerintahan Prabowo Subianto tidak beretika hingga merendahkan nilai kepahlawanan, setelah pemerintah mengusulkan Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, sebagai pahlawan nasional.

"YLBHI memandang, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto emakin membuktikan Pemerintahan Prabowo nir etika, merusak hukum dan hak asasi manusia, tak eduli dengan antikorupsi, dan merendahkan nilai-nilai kepahlawanan," ujar Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, dalam keterangannya, Senin (10/11/2025).

YLBHI menuding pemberian gelar pahlawan yang dilakukan Prabowo dipaksakan. Dia menilai pemberian gelar pahlawan pada Soeharto tak cuma pengkhianatan kepada para korban dan nilai demokrasi, tapi juga reformasi serta pengaburan sejarah bagi generasi muda.

"Gelar ini hanya layak diberikan kepada mereka yang benar-benar berjuang untuk kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan, serta kedaulatan rakyat. Bukan kepada pemimpin yang masa jabatannya diwarnai oleh otoritarianisme dan pelanggaran hak asasi manusia rakyatnya," ujar Isnur.