Serang, IDN Times - Calon Gubernur (Cagub) Provinsi Banten nomor urut 2, Andra Soni, berjanji akan terus mengawal Daerah Otonom Baru (DOB) Cilangkahan, sehingga menjadi kabupaten baru di Provinsi Banten.
Hal itu disampaikan Andra saat berkampanye di Lapangan Panji Waringin, Desa Sukamanah, Malingping, Kabupaten Lebak, Minggu (29/9/2014).
Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Banten ini juga menyampaikan kabar baik kepada masyarakat Malingping. Di mana kata Andra, ada 79 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur kabupaten/kota telah disetujui pada pembahasan tingkat I oleh Komisi II DPR dalam rapat bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rabu, 25 September 2024 lalu.
Dari 79 RUU ini, di antaranya ada 4 kabupaten baru di wilayah Provinsi Banten yang meliputi Kabupaten Pandeglang, Lebak, Serang, dan Tangerang. Keempat kabupaten baru itu termasuk DOB Cilangkahan yang ingin memisahkan diri dari Kabupaten Lebak.
Andra Soni yang pernah menjabat Ketua DPRD Banten periode 2019-2024 mengaku ikut menginisiasi langkah-langkah teknis bersama DPR dalam rangka mempercepat proses pengesahan RUU kabupaten/kota, yang di dalamnya ada empat daerah di Provinsi Banten.
"Tentu ini menjadi satu keharusan, apalagi untuk wilayah Lebak dan Pandeglang. Ini merupakan komitmen saya bagaimana ke depan masyarakat di Banten Selatan makin bisa mandiri, sehingga pelayanan semakin terakses mudah," katanya.
Andra akan mengawal RUU tersebut sampai disahkan menjadi undang-undang. Ia meyakini hal itu akan mudah terwujud, karena DPR punya komitmen dalam mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.
Andra Soni sendiri sejak awal mendukung penuh adanya DOB di Banten, khususnya wilayah Banten Selatan, baik Lebak maupun Pandeglang. Andra berharap Cilangkahan, dan Cibaliung segera menjadi kabupaten yang mandiri.
DOB dipandang perlu guna memajukan suatu wilayah Banten Selatan yang mempunyai bentang wilayah terbesar di Banten. Ia menyebut, Lebak punya luas sepertiga dari total luas Provinsi Banten. Begitupun dengan Pandeglang luasnya dua kali lipat dari Kabupaten Tangerang.
"DOB ini dipandang perlu sebagai bentuk peran dari Pemerintah Pusat guna memutus kesenjangan antara Banten Selatan dan Utara yang kini terjadi," kata Andra.
Penyebab kesenjangan kata dia, tak lepas dari pendapatan asli daerah (PAD) yang rendah. Hal itu tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk. Padahal menurutnya, PAD itu dalam rangka kebutuhan biaya pembangunan.
Saat ini masih terdapat perbedaan antara Banten Selatan dengan Banten Utara. Hal itu dibuktikan dengan tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lebak dan Pandeglang.
“Kita harus adil, sepertiga wilayah Banten itu ada di Lebak dan Pandeglang. Hari ini, IPM kita (Banten) terlihat masih tinggi di atas rata-rata nasional. Tapi setelah kita zoom, terlihat perbedaan cukup jauh di Lebak dan Pandeglang," ungkapnya.
Menurutnya, hal itu disebabkan oleh kondisi luas wilayah, dan infrastruktur yang masih belum merata baik itu dari segi jalan, sarana pendidikan, dan kesehatan. Dengan adanya DOB, maka diharapkan dapat mengikis kesenjangan pembangunan juga PAD di Banten Selatan.
Satu solusinya, lanjut Andra, ada keberpihakan APBD Provinsi Banten pada wilayah yang masih tertinggal pembangunannya dalam rangka percepatan pemerataan pembangunan.
"Berikutnya DOB, terkhusus Cilangkahan, juga dapat menjadi bagian dari solusi percepatan pemerataan pembangunan wilayah Banten selatan," katanya.