Anggaran Komunikasi Intensif DPRD Lebak Rp6,3 Miliar Dipertanyakan
- IKA Sakti mempertanyakan anggaran komunikasi intensif DPRD Lebak sebesar Rp6,3 miliar dari total anggaran gaji tunjangan DPRD Lebak sebesar Rp33,5 miliar.
- Septian Hadi menyoroti urgensi dan relevansi pos anggaran tersebut dengan kondisi riil masyarakat Lebak yang masih berkutat dengan kemiskinan, infrastruktur minim, dan layanan publik yang buruk.
- IKA Sakti mendesak transparansi penuh, audit terbuka, dan evaluasi menyeluruh terhadap anggaran tersebut serta menegaskan bahwa DPRD seharusnya menjadi corong aspirasi rakyat, bukan beban anggaran yang terus membengkak tanpa arah.
Lebak, IDN Times – Ikatan Alumni Sekolah Anti Korupsi (IKA Sakti) menyoroti mata anggaran Tunjangan Komunikasi Intensif DPRD Kabupaten Lebak yang nilainya mencapai Rp6,3 miliar dari total anggaran gaji tunjangan DPRD Lebak sebesar Rp33,5 miliar. Hal tersebut seperti termuat dalam dokumen lampiran Peraturan Bupati (Perbup) Lebak terkait penjabaran APBD Lebak Tahun Anggaran 2025.
Perwakilan IKA Sakti, Septian Hadi, mempertanyakan kejelasan dan urgensi pos anggaran tersebut. Menurutnya, penggunaan istilah teknokratik tidak seharusnya menjadi tameng untuk menutupi belanja yang dinilai tidak transparan.
“Apa bentuk belanjanya? Apa relevansinya dengan kondisi riil masyarakat Lebak yang masih berkutat dengan kemiskinan, infrastruktur minim, dan layanan publik yang buruk?” ujarnya, Jumat (29/8/2025).
1. IKA Sakti pertanyakan anggaran tersebut untuk apa?
Septian menyebut, jika anggaran itu hanya menjadi ‘uang duduk’ bagi wakil rakyat, maka hal tersebut merupakan pelecehan terhadap akal sehat publik. Ia menilai, di tengah kebutuhan mendesak masyarakat akan pemerataan pembangunan, alokasi miliaran rupiah untuk komunikasi intensif justru tidak masuk akal.
“Komunikasi dengan siapa? Untuk apa? Apakah komunikasi dengan konstituen memang harus dibayar mahal? Sementara ribuan guru honorer, tenaga kesehatan, petani, nelayan, dan pelaku UMKM di Lebak berjuang hidup dengan keterbatasan tanpa fasilitas layak,” kata Septian.
2. IKA Sakti: DPRD Lebak jangan jadi beban anggaran besar tanpa arah
IKA Sakti mendesak transparansi penuh, audit terbuka, dan evaluasi menyeluruh terhadap anggaran tersebut. Septian menegaskan, jika DPRD tidak mampu menjelaskan secara rinci manfaat publik dari tunjangan tersebut, publik berhak menilai adanya penyalahgunaan uang negara secara legal.
“DPRD seharusnya menjadi corong aspirasi rakyat, bukan beban anggaran yang terus membengkak tanpa arah,” kata dia.
IDN Times sudah berusaha mengonfirmasi ketua DPRD Lebak Juwita Wulandari dari 8 Juli 2025 lalu secara langsung maupun melalui pesan WhatsApp, namun yang bersangkutan belum menjawab perihal terkait.
