Ayah Bupati Lebak Bebaskan Lahan, Warga: Bukan Dibeli Tapi Dirampas

Seorang kakek berinisial D, menerima pembayaran dari pihak Mulyadi Jayabaya melalui Kepala Desa Margatirta . Ia mengatakan, tanahnya dibayar jauh dari harga yang diinginkan. Bahkan sebenarnya tak ada yang menanyakan kepadanya jika tanah tersebut akan dijual dan berapa nilainya.

D mengaku dirinya menerima pembayaran seminggu setelah ladangnya digusur. Saat penggusuran, D mengaku sempat protes kepada orang-orang yang mengeksekusi. Namun saat menghadapi operator alat berat dan para pengawalnya, nyali D ciut.

Saat pembayaran lahannya pun, D mengaku masih merasa terintimidasi dengan ancaman tak mendapat apa pun jika menolak pembayaran. Namun pada akhirnya ia harus menerima uang senilai Rp23,3 juta untuk lahan seluas 1.400 meter persegi.

"Saya protes mah protes, cuma dijanjikan kalau naik (harga) dari sana (pembeli) dinaikan lagi harganya," ungkapnya.

"Bukan dibeli tapi dirampas, cuma ngikuti yang lain, ikut yang tanah di depannya. Orang namanya orang bodoh dibobodo (dibodohi) ketakutan," kata N saat bercerita tentang peristiwa tersebut.

Siang memilukan pada Jumat, Januari 2022 lalu itu, petani miskin ini harus berkejaran dengan alat berat di belakangnya yang menyeruduk ladang kencur yang ditanaminya bersama suaminya. Kata N, penggusur lahannya tak memberi kesempatan untuk memanen kencur di ladangnya sendiri.

Seminggu setelahnya, muncul kabar lahannya akan dibayar. "Dibayar di rumah Lurah. Dipanggil, disamper RT. Pokoknya yang mengundang dari RT dan kelurahan," kata N.

Saat pembayaran, dirinya tak diberi bukti tanda terima apa pun dari Lurah dan pembeli. Namun bukti-bukti pembayaran pajak yang dibayarkan oleh dirinya harus diserahkan ke Lurah.

"Saya bayar pajak. Cuma bawa SPPT, gak ada kwitansi. Cuma dikasih uang saja. Cuma disuruh tanda tangan tapi gak dikasih salinan," kata dia.

Pernyataan warga yang sudah menerima pembayaran ini sama, bahwa mereka mau tidak mau menerima uang pembayaran. "Katanya dari pada gak dapat apa-apa. Duit gak, tanah juga gak," kata dia. 

Saat dikonfirmasi, Mulyadi Jayabaya melalui juru bicaranya Agus Wisas, mengakui pihaknya membeli tanah warga di Desa Margatirta. Namun Agus menegaskan, pembelian tanah karena ada permintaan warga setempat yang sedang membutuhkan uang.

"Tidak ada niat membebaskan tanah. Kami investasi. Ada orang datang menjual tanah ke kita, dilihat, kita beli lah," kata Agus melalui sambungan telepon, Sabtu (26/3/2022).

Ia menegaskan bahwa masalah yang muncul saat ini bukanlah sengketa lahan. Agus juga menyebutkan, kabar soal harga tanah Rp20 ribu per meter itu tidak tepat. Harga tanah yang dibeli dari warga di desa itu bervariasi.

"Ada yang Rp30 ribu, ada yang Rp40 ribu (per meter). Pinggir jalan masa sama harganya," kata dia. 

Di sisi lain, pihaknya tidak bisa terbuka ke setiap orang mengenai berapa harga tanah.  "Kenapa? Karena nanti ada kecemburuan. Harganya gak sama," kata dia. 

Soal lahan yang sudah diratakan dengan alat berat dari Jayabaya menurut Agus lahan tersebut sudah dibeli. Kalau ternyata sebaliknya, kemungkinan ada kesalahan di pihak pekerja yang mengeksekusi.

"Kalau sudah ada transaksi baru, dah (dibuka). Kan bisa lapor, bisa ke pihak berwajib (karena) penyerobotan tanah," kata dia. 

Terkait adanya pertemuan perwakilan warga dengan Nabil Jayabaya, Agus mengaku tidak tahu. "Tapi karena yang belinya Pak Jayabaya, masa datang ke anaknya? Menurut saya, boleh silaturahmi, tapi kan ga solutif. Datang saja tuh ke Warung Gunung (rumah Jayabaya)," kata dia.

Agus memastikan bahwa pembelian lahan yang pihaknya lakukan bertujuan untuk pembangunan jalan yang akan menjadi akses warga dan rencana proyek pengolahan limbah.

"Tanah yang di dalam itu gak ada nilainya, kalau gak dibikin jalan. Makanya, dibikin dulu jalan supaya ada nilainya," imbuhnya.

Saat dikonfirmasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menyatakan dinamika dan penolakan di lapangan sebagai hal yang wajar. "Tapi kita coba menavigasi supaya investor ini juga bisa, tujuannya baik,  untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya ekonomi masyarakat Lebak," kata Asisten Daerah II Pemkab Lebak, Ajis Suhendi.

Menurut dia penolakan itu adalah hal wajar jika dikelola dengan baik. Salah satunya lewat ruang diskusi, dan warga bisa menyampaikan aspirasi mereka. "Tapi soal teknisnya saya memang belum tahu detail," kata dia.