Bandel, Gudang Oli Bekas di Serang Kedapatan Kembali Beroperasi

Awalnya pihak perusahaan menolak menerima petugas Dinas LH dan PPNS Kota Serang, dengan alasan selama ini mereka berkoordinasi dengan Dinas LH Provinsi Banten. Namun akhirnya, PT RGM bersedia disidak dengan catatan tanpa ada pihak lain selain dari pegawai pemerintahan.

Pengawas Lingkungan Hidup pada Dinas LH Kota Serang Nasirullah mengatakan, dua pekan lalu dia mendapat informasi dari warga jika PT RGM masih beroperasi dan melakukan aktivitas usaha. Nasirullah pun diminta langsung oleh Kepala Dinas LH Kota Serang untuk mengecek laporan warga itu. 

"Sekaligus memeriksa progres pembenahan yang dilakukan PT RGM," kata Nasirullah usai sidak RGM.

Berdasarkan hasil sidak, ditemukan dua pelanggaran yang dilakukan oleh PT RGM, yakni mencopot PPNS line pada bagian gerbang depan dan pintu kedua hingga bagian belakang gudang. Kemudian adanya aktivitas usaha yang dalam hal ini pihak perusahaan masih melaksanakan pengumpulan limbah B3 atau oli bekas, yang seharusnya tidak dilakukan.

"Makanya nanti kami akan koordinasi lagi dengan (LH) provinsi, apa langkah selanjutnya, apakah sanksi yang ditambah atau teguran," katanya.

Menurutnya, dalam berita acara terdapat beberapa sanksi administrasi yang tidak boleh dilakukan PT RGM, diantaranya merusak PPNS Line dan melakukan aktivitas usaha hingga Januari 2023. Kemudian, tidak boleh adanya pembakaran limbah B3 yang dapat mencemari lingkungan, serta ceceran oli ke tanah.

"Tapi saat ini mereka sedang melakukan pembenahan, mulai dari pengurugan hingga melaksanakan perbaikan saluran, dan kami juga tadi sempat tidak diizinkan untuk masuk ke dalam area gudang," katanya.

Disampaikan Nasir, dari 15 sanksi administrasi yang diberikan oleh Dinas LH Provinsi Banten, satu diantaranya diakui pihak perusahaan belum bisa dilaksanakan. Namun belum diketahui secara jelas pembenahan apa yang belum dilakukan, karena data tersebut diserahkan oleh pihak ketiga.

"Intinya pembenahan yang harus dilakukan oleh RGM adalah kontaminasi tanah dari ceceran oli, kemudian melakukan uji laboratorium terhadap tanah, air, dan udara, serta pelaporan kepada dinas. Soal aktivitas usaha mungkin ada miss komunikasi dengan LH provinsi," tuturnya.

Selama proses pembenahan PT RGM dilarang untuk melakukan aktivitas usaha, yang artinya proses kegiatan usaha baru bisa dilakukan setelah pembenahan dilakukan dan pihak perusahaan memberikan laporan terhadap Dinas LH. Baru setelah itu akan ada tindak lanjut apakah PT RGM bisa beroperasi kembali atau tidak.

"Yang memutuskan pembenahan sudah selesai atau belum adalah Dinas LH Provinsi Banten. Apabila sampai Januari tidak ada progres pembenahan, maka bisa dicabut izin usahanya, kalau sudah selesai baru bisa beroperasi kembali," katanya.