Serang, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, meminta pemerintah kabupaten/kota memindahkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk segera ke PT Bank Pembangunan Daerah Tbk atau Bank Banten.
Hingga saat ini, baru Pemprov Banten yang telah menyimpan kas daerah di Bank Banten. Untuk pengelolaan anggaran tahun 2024, keduanya telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama pada akhir 2023.
Namun ternyata, RKUD Pemprov Banten yang dikelola oleh Bank Banten hanya 20 persen dari total APBD Banten tahun 2024 sebesar Rp11,746 triliun.
Direktur Utama Bank Banten, Muhammad Busthami mengatakan, RKUD milik Pemprov Banten belum semuanya dikelola oleh Bank Banten.
"Hanya sebagian kecil dari RKUD-nya Provinsi Banten saja, kita mengelola RKUD yaitu antara Rp1,6 triliun sampai Rp1,8 triliun," kata Bustami saat dikonfirmasi, Sabtu (4/5/2024).
Kendati demikian, Busthami enggan mengungkapkan alasan lebih detail kecilnya RKUD di Bank Banten dari total APBD Banten. Ia menyarankan untuk mengonfirmasi ke pihak Pemprov Banten.
"Wah itu ke Pemprov aja, kita mah nggak," katanya.
Namun, Busthami mengungkapkan jika RKUD di delapan pemerintah kabupaten/kota yang dikelola oleh Bank Banten akan semakin membuat Bank milik Pemerintah Provinsi Banten kuat.
Namun sejak terbitnya dari Surat Edaran (SE) dari Mendagri terkait imbauan pemindahan RKUD, baru ada satu pemerintah daerah yang berkirim surat ke Bank Banten untuk persiapan pemindahan RKUD.
"Kami baru menerima satu surat (Permohonan) itu dari Pemerintah Kota Serang," katanya.