Banten Siaga Nataru: Waspada Bencana Hingga Gangguan Pasokan Pangan
- Banten siaga Nataru, waspada cuaca ekstrem dan gangguan pasokan pangan
- Deden sebut Banten rawan banjir rob, edukasi masyarakat jadi fokus
- Ada 5 kecamatan lokasi penambangan ilegal, pemprov perkuat koordinasi dengan TNGHS
Serang, IDN Times – Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan sejumlah langkah antisipasi menghadapi libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Kesiapsiagaan difokuskan pada potensi cuaca ekstrem yang dapat menimbulkan bencana alam, stabilitas pasokan pangan, keamanan wilayah, hingga ancaman kemacetan akibat lonjakan arus logistik.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi, usai mengikuti rapat koordinasi daring bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (1/12/2025). “Rapat itu untuk memastikan kesiapan pemerintah pusat, daerah, dan seluruh lembaga menghadapi Nataru,” kata Deden di Pendopo KP3B, Kota Serang.
1. Banten waspada cuaca ekstrem dan gangguan pasokan pangan
Deden menyebut intensitas cuaca ekstrem dan bencana di sejumlah daerah, terutama Sumatra, menjadi peringatan bagi Banten, mengingat Banten menjadi daerah rawan bencana alam terutama saat akhir dan awal tahun. “Banyak faktor yang membuat kita harus lebih waspada, terutama soal cuaca,” katanya.
Stabilitas pasokan pangan juga menjadi perhatian utama. Pemprov Banten memastikan jalur distribusi tidak terganggu selama libur panjang. "Pasokan pangan jangan sampai terhambat karena liburan Nataru,” katanya.
2. Deden menyebut Banten rawan banjir rob
Banten yang dikelilingi garis pantai juga termasuk kategori rawan banjir rob. Pemprov Banten mengandalkan edukasi masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten/kota untuk meminimalkan risiko.
Untuk potensi longsor, Pemprov Banten akan menindaklanjuti arahan Mendagri dengan rapat internal dan koordinasi dengan Polda Banten. "Mitigasi memberikan edukasi ke masyarakat dan siagakan BPBD di daerah rawan," katanya.
3. Ada 5 kecamatan yang menjadi lokasi penambangan ilegal
Dari sisi lingkungan, Deden mengklaim aktivitas pertambangan dan kondisi hutan masih terkontrol. Namun, penanganan tambang emas ilegal tetap menjadi prioritas.
Pemprov juga memperkuat koordinasi dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak untuk memastikan aktivitas pertambangan tak berkembang menjadi kasus besar seperti di daerah lain. “Ada lima kecamatan yang menjadi lokasi penambangan emas liar. Kita sudah koordinasi dengan TNGHS dan kepolisian. Penertiban sudah berjalan dan sebagian lokasi sudah ditutup,” katanya.
