Muktabar mengaku, akan mengacu sesuai perundang-undangan dalam meninjau ulang nama stadion itu.
"Kita melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan. Nanti kita cek, kalau belum sesuai kita sesuaikan," katanya.
Diketahui, nama BIS sempat menjadi sorotan lantaran tak menggunakan bahasa Indonesia. Dimana berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Adapun kewajiban penggunaan bahasa Indonesia termaktub dalam Perpres 63 Tahun 2019.
Bunyi UU 24/2019 Pasal 36 ayat 3 yakni: Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks, perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
Bahkan, dalam Perpres yang diteken Presiden Joko Widodo kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam fasilitas publik tercantum dalam pasal 33. Stadion olahraga masuk bangunan atau gedung yang diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia.