Belasan Jabatan Eselon di Banten Kosong, KASN Minta Segera Diisi
Serang, IDN Times - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meminta ke seluruh instansi pemerintah baik kementerian, pemerintah daerah, dari level provinsi hingga kabupaten/kota untuk segera mengisi kekosongan jabatan pimpinan tinggi di lingkup instansi masing-masing.
Hal itu disampaikan oleh Ketua KASN Agus Pramusinto melalui surat edaran (SE) per tanggal 30 Juli 2024. Dorongan itu berdasarkan hasil pengawasan KASN.
"Apabila di instansi pemerintah terdapat jabatan tinggi utama, madya dan pratama yang kosong dan diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Paling lama satu bulan sejak surat edaran ini ditetapkan segera berkordinasi dengan KASN untuk menyelenggarakan seleksi terbuka," berikut bunyi isi surat edaran.
1. Ada belasan jabatan tinggi di Pemprov Banten kosong selama 2 tahun
Sementara, di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sendiri setidaknya terdapat belasan kursi jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II yang hingga saat ini masih kosong dan bahkan sudah lebih dari 2 tahun.
Belasan dinas tersebut, yakni Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian; Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral; Inspektorat; dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Kemudian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Badan Pendapatan Daerah Biro Hukum; Biro Umum; Badan Pendapatan Daerah, Dinas Ketahanan Pangan; Biro Ekonomi Pembangunan; Biro Organisasi, dan Staf Ahli Gubernur. Bahkan dalam beberapa bulan ke depan terdapat dua eselon II yang akan pensiun, yakni Kepala Dinas Pariwisata dan Dinas Sosial.
Selain belasan jabatan eselon II yang kosong, juga banyak jabatan esleon III dan IV yang hingga saat ini belum diisi.
2. Kekosongan ini pun jadi sorotan DPRD Banten
Ketua Komisi I DPRD Banten, Jazuli Abdillah mengaku, pihaknya telah mendorong Pj Gubernur Banten untuk segera mengisi kekosongan jabatan baik eselon II, III dan IV di lingkup Pemprov Banten.
“Sudah kami minta supaya diisi. Walaupun secara aturan memang (jabatan yang kosong) bisa diisi oleh Plt (Pelaksana Tugas, red). Tapi yang menjadi sorotan bukan soal kosonganya, tapi ada yang (kosong) lebih dari 2 tahun,” katanya, Rabu (7/8/2024).
Untuk itu, pihaknya meminta Pj Gubernur Banten melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten untuk segera membuka rekrutmen melalui lelang jabatan (open biding) untuk eselon II.
“Kalau untuk eselon III dan IV bisa melalui proses rotasi mutasi. Kalau memang jabatan Pj terbatas kewemamgannya kan tinggal meminta izin ke pusat, nah ini sudah ditempuh apa belum,” katanya.
3. Ini alasan Al Muktabar kosongkan jabatan tinggi di Pemprov Banten
Terpisah, Pj Gubernur Banten Al Muktabar berdalih kekosongan jabatan yang saat ini diisi oleh Plt Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang berasal dari pejabat eselon II yang ada merupakan salah satu bentuk efisensi anggaran.
“Kekosongan jabatan saat ini yang diisi oleh Plt Kepala OPD berasal dari pejabat Eselon II yang ada merupakan salah satu bentuk efisiensi,” katanya.
Pria yang masih menjabat Sekda Banten definitif itu menilai, konsep organisasi yang diinginkan adanya analisis beban kerja yang sesuai dengan organisasi yang dibutuhkan.
"Secara umum, analisis beban kerja di Provinsi Banten itu dengan besaran organisasi yang sekarang perlu dilakukan efisiensi," katanya.