Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
IDN Times/Muhamad Iqbal

Tangerang Selatan, IDN Times - Calon wali kota petahana dalam Pilkada Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie mengaku tak setuju jika Pilkada Serentak 2020 ditunda lagi. Jika Pilkada harus ditunda, pihaknya bakal banyak lagi mengeluarkan biaya dan tenaga dalam menjalankan tahapan-tahapan pilkada.

"Saya jujur gak setuju lah ya penundaan Pilkada itu, mungkin masih ada alternatif lain kalau fenomenanya khawatir COVID-19," kata Benyamin, Selasa (15/9/2020).

Jika tak ada aral, Pilkada Serentak 2020 akan digelar pada 9 Desember mendatang. 

1. Benyamin: kalau ditunda, pilkada bikin lelah

Ilustrasi Pilkada Serentak 2020 (http://updatenews.co.id/dua-kandidat-bapaslon-pilkada-pandeg)

Benyamin mengatakan, persoalannya ketika pilkada ditunda--misal sampai tahun 2021--maka tahapannya akan diperpanjang lagi. Hal itu jelas akan menguras tenaga.

"Lelah gitu, kampanye itu akan dimulai 26 September sampai 71 hari sampai 5 Desember itu hampir setiap hari kan gitu ya, karena harus ketemu dengan 30 orang," kata dia.

2. Pilkada ditunda, kebutuhan dana pun membengkak

ilustrasi uang (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)

Selanjutnya, kata Benyamin, biaya pengeluaran juga akan semakin banyak. Karena seperti diketahui, kontestasi demokrasi tentunya banyak memerlukan uang.

"Persoalan biaya juga makin banyak ketemu orang saya juga perlu mengeluarkan makan dan segala macem untuk tim saya, diperpanjang lagi ya ampun dah," kat Benyamin.

3. Puluhan ribu orang tanda tangani petisi penundaan pilkada

Ilustrasi Pilkada serentak 2020 (IDN Times/Sukma Shakti)

Sebagaimana diketahui, puluhan ribu orang menandatangani petisi untuk menunda Pilkada Serentak 2020. Petisi berjudul "Keselamatan dan Kesehatan Publik Terancam, Tunda Pilkada ke 2021" itu diunggah di situs change.org.


Hingga Selasa (15/9/2020) pukul 13.30 WIB, tercatat sebanyak 30.900 lebih orang telah menandatangani petisi penundaan Pilkada.

Petisi tersebut diinisiasi sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), yaitu ICW, JPPR, KIPP Indonesia, Kopel, Netgrit, Netfid, Perludem, PUSaKO FH Unand, Puskapol UI, Rumah Kebangsaan, PPUA Disabilitas, Kemitraan.

Editorial Team