Cari Pendapatan Tambahan, Banten Akan Sewakan Aset-aset Tak Terpakai
- Memanfaatkan aset tak terpakai untuk tambahan pendapatan
- Pembentukan UPT khusus penggali potensi aset yang ada
- Langkah strategis Pemprov Banten mengurangi ketergantungan pada pendapatan konvensional
Serang, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyiapkan langkah strategis untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memanfaatkan aset-aset milik daerah yang selama ini terbengkalai.
Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Deden Apriandhi, mengungkapkan bahwa Pemprov tengah menyusun kajian pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) khusus untuk pemanfaatan aset tersebut.
1. Menggali sumber-sumber pendapatan baru
Menurut Deden, langkah ini merupakan bentuk keseriusan Pemprov Banten dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru, mengingat ketergantungan terhadap pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dinilai semakin tidak ideal.
"Supaya aset-aset yang selama ini tidak termanfaatkan bisa menghasilkan, entah itu disewakan, dikontrakkan ke pihak ketiga, atau dikerjasamakan dengan BUMD,” kata Deden, Kamis (10/7/2025).
Ia mencontohkan, salah satu aset milik Pemprov yang saat ini sudah menghasilkan di Kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Aset itu saat ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan memberikan kontribusi pendapatan secara berkala.
“Itu aset kita, dan sekarang tiap bulan menghasilkan karena dikontrakkan. Model ini akan kita kembangkan di titik-titik lain,” katanya.
2. Bakal membentuk UPT khusus penggali potensi aset yang ada
Deden mengakui, pembentukan UPT ini merupakan hal baru di Pemprov Banten. Nantinya, UPT tersebut akan bertugas menginventarisasi aset, mengkaji potensi pemanfaatan, hingga menyusun skema kerja sama yang menguntungkan daerah.
“Kerja UPT ini akan fokus cari peluang. Misalnya ada tanah milik daerah yang bisa dijadikan usaha, disewakan untuk gudang, pusat logistik, atau bahkan akomodasi. Kita akan hitung potensi ekonominya,” katanya.
3. Tidak hanya bisa mengandalkan pendapatan dari PKB
Ia menambahkan bahwa kebijakan ini sejalan dengan arahan Gubernur Banten untuk tidak hanya mengandalkan pendapatan konvensional seperti PKB atau pajak air permukaan, tapi juga mulai mengeksplorasi sektor non-tradisional.
“Dengan banyaknya kendaraan listrik, kita tahu potensi PKB akan menurun. Maka kita perlu pendapatan alternatif. Aset adalah salah satu jawabannya,” tegasnya.
