Kabupaten Tangerang, IDN Times - Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, memastikan semua regulasi dan persiapan penunjang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2019 sudah selesai.
Sebab dalam dua bulan ke depan pelaksanaan pesta demokrasi masyarakat desa di Kabupaten Tangerang itu akan terlaksana.
Selain regulasi, Zaki juga menyebut bila penyelenggaraan Pilkades serentak itu berpotensi ricuh dan rawan politik uang atau money politic.
Bupati Zaki mengatakan, seluruh penunjang penyelenggaraan Pilkades pada 1 Desember mendatang dipastikan sudah siap semua, termasuk payung hukum Pilkades itu yang beberapa kali dilakukan revisi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang.
"Regulasinya sekarang sudah fixed (tetap) semua, sesuai dan tidak ada regulasi tambahan. Pengamanan semua sama, ini kan kerja sama dengan Polres Tangerang Selatan, Polres Metro Tangerang Kota, dan Polresta Tangerang," jelasnya kepada IDN Times, di ICE BSD, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (11/9).
Zaki menjelaskan, selain instansi kepolisian, Pemkab Tangerang juga menggandeng TNI di mana total seluruhnya ada empat ribu hingga lima ribu personel TNI-Polri yang akan mengamankan jalannya Pilkades di 28 kecamatan.
Sebab, Zaki tidak menutup kemungkinan adanya potensi-potensi yang dapat mengganggu Pilkades serentak.
"Dari hasil pemetaan semua punya potensi, tetapi nanti kita lihat perkembangannya. Potensi itu seperti konflik antar-pendukung, lalu mungkin money politic di sana. Jadi hal-hal itu sudah kita antisipasi tinggal nanti kita lihat perkembangan situasi terakhir aja," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Tangerang Mad Romli, menegaskan bila panitia Pilkades sebagai penyelenggara harus bersikap netral dan tidak memihak peserta mana pun.
"Saya harap supaya panitia adil dan jujur, tidak berpihak ke salah satu calon. Panitia juga harus memberi pemahaman agar nantinya tidak ada lagi calon-calon kepala desa yang tidak terima atas hasil yang didapatkan," ucap Mad Romli.