Lebak, IDN Times - Warga Lebak yang menjadi korban bencana alam banjir bandang dan longsor, Januari lalu masih hidup di pengungsian. Mereka pun meminta segera direlokasi ke tempat yang layak huni dan sehat.
"Kita sudah tinggal lima bulan di sini, tidak nyaman," kata Iyan, Kepala Dusun di Pengungsian Hunian Sementara (Huntara) I Cigobang Kecamatan Lebak Gedong Kabupaten Lebak, seperti ditulis ANTARA, Kamis, 9 Juli 2020.
Iyan mengatakan, masyarakat yang tinggal di pengungsian sudah tidak nyaman, karena menempati gubuk-gubuk huntara yang dibangun dengan plastik terpal dan hamparan bambu. Iyan mengatakan, apabila hujan dipastikan kebocoran dan jika terik matahari tentu kepanasan.
"Masyarakat yang tinggal di Blok Huntara I sekitar 36 Kepala Keluarga (KK) tidak layak huni," kata Iyan.
Pembangunan huntara yang dibangun masyarakat dan relawan tentu tidak nyaman dan berpotensi menimbulkan berbagai penyakit, terlebih kondisi air keruh dan berwarna.
"Kami berharap pemerintah segera merealisasikan pembangunan hunian tetap atau huntap," katanya menjelaskan.
Sudin (35), warga pengungsian Cigobang Kecamatan Lebak Gedong Kabupaten Lebak mengaku menempati gubuk huntara sekitar lima meter persegi dan jika hujan kebocoran. Dia bersamaan istri serta tiga anaknya terpaksa tidur bersama karena ruangnya cukup sempit.
"Kami minta pemerintah bisa merelokasikan ke tempat yang lebih laik, aman, nyaman,"ujarnya.
Sementara itu, Camat Lebak Gedong Wahyudin mengatakan saat ini warga korban bencana banjir bandang dan longsor sebanyak 186 KK dan mereka tersebar di Blok Huntara I sampai IV.
Mereka menempati gubuk-gubuk huntara itu dan sudah berlangsung lima bulan terakhir hingga kini belum direlokasi ke tempat yang lebih aman dan nyaman.
"Kami sudah menyampaikan laporan warga korban bencana alam yang ingin direlokasi ke tempat yang layak huni itu ke Bupati Lebak, namun belum ada realisasinya," katanya.
Hal senada juga sebelumnya disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak Kaprawi. Dia mengaku, sudah melapor ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk realisasi pembangunan hunian tetap ini. "Namun belum ada jawabannya," kata Kaprawi.