Didesak Cabut Laporan, Gubernur Wahidin: Bicara Kemanusiaan Nanti

29 Des 2021, 09:23 WIB

Gubernur Banten Wahidin Halim dalam Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi ke-21 Provinsi Banten di Gedung DPRD Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (4/10/2021). (Dok. Pemprov Banten)

Serang, IDN Times - Gubernur Banten Wahidin Halim nampaknya masih enggan mencabut laporannya terhadap buruh yang menerobos dan menduduki ruangan kerjanya meski mendapat desakan dari berbagai pihak.

Salah satunya dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Mereka meminta Wahidin menyelesaikan masalah dengan buruh menggunakan dengan keadilan restoratif (restorative justice) atau tempuh jalur damai.

"Ya manusiawi kita bicara kemanusiaan nanti. Liat dulu sebenarnya motivasinya apa? peristiwa seperti apa? Gua kan gak tahu," kata Wahidin saat dikonfirmasi, Rabu (29/12/2021).

1. Wahidin meminta waktu untuk berpikir

Gubernur Banten, Wahidin Halim (ANTARA FOTO/Fauzan)

Kendati demikian, saat ini Wahidin masih mempertimbangkan langkah restorative justice dengan meminta pendapat berbagai pihak, termasuk dengan kuasa hukum. Dia meminta diberi waktu untuk berpikir jika diminta mencabut laporan.

"Sekarang masalahnya apa yang ditahan nanti dulu saya panggil dulu kuasa hukumnya. (Pendapat) dari berbagai sisi-sisi," katanya.

2. Gubernur Wahidin ingin bertemu langsung buruh yang geruduk kantornya

Tangkapan layar

Selain itu, mantan Wali Kota Tangerang itu mengaku ingin mengetahui sosok sejumlah buruh yang menggeruduk kantornya. Dia ingin bertemu dan mendengar langsung alasan, ruangan kerjanya diduduki paksa.

"Catat dulu nama-namanya siapa orangnya dimana? Gua pengen tahu. Dari dulu sebelum lahir juga udah maafin orang. Apapun gua orang paling ikhlas," katanya.

3. Wahidin tegaskan, tidak akan mengikuti jejak Anies

IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Namun, dia menegaskan akan menutup pintu rapat-rapat jika kembali berunding dengan buruh membahas persoalan revisi UMP dan UMK. Sebab, menurutnya apa yang telah diputuskannya sudah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang ada.

"Ketemu lagi apa urusannya. Kalau ketemu lagi apa urusannya paling mereka minta naik kalau saya gak bisa naikin. Lalu dia ngancem mogok, ya kalau mogok terus perusahaan bisa kabur," katanya.

Orang nomor satu di Banten itu pun mengaku tidak khawatir akan sulit mendapat dukungan buruh pada Pilkada 2024 mendatang imbas dari konflik tersebut. Bahkan, dia mengatakan tidak akan mengikuti jejak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Saya mah gak berpikir politik kayak Anies. Saya mah gak ada berpikir soal politik ke depan saya mah menjalankan aturan dan saya gak bisa diintimidasi dengan aturan aja dulu," katanya.