Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
IMG-20250728-WA0029.jpg
Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah (Dok. Pemprov Banten)

Intinya sih...

  • Dimyati: PPPK seharusnya tidak boleh kontra dengan pemerintahanPernyataan Dimyati merespons polemik terkait PPPK yang terlibat dalam aksi demonstrasi, dinilai arogan dan anti-kritik.

  • Demonstrasi internal dinilai sebagai tindakan subversifAksi demo dari internal pemerintahan bisa dikategorikan sebagai tindakan subversif atau pembangkangan terhadap pimpinan.

  • Ia menyorot demo guru beberapa waktu laluDimyati secara khusus menyoroti aksi unjuk rasa yang pernah dilakukan oleh para guru di Banten, meski ditujukan kepada Gubernur Banten.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Serang, IDN Times – Wakil Gubernur Banten, A Dimyati Natakusumah mengaku tidak mempermasalahkan kritik yang dilayangkan sejumlah pihak atas pernyataannya bakal memecat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang menggelar demonstrasi.

“Enggak apa-apa, mereka (pengkritik) memang enggak paham pemerintahan,” kata Dimyati, Selasa (5/8/2025).

1. Dimyati: PPPK seharusnya tidak boleh kontra dengan pemerintahan

Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah (Dok. Pemprov Banten)

Pernyataan Dimyati itu merespons polemik yang mencuat setelah dia menyampaikan bahwa PPPK yang terlibat dalam aksi demonstrasi, bisa saja dicoret dari kepegawaian. Sikap tersebut menuai respons keras dari publik, karena pernyataannya dinilai arogan dan anti-kritik.

Dimyati menilai bahwa pegawai pemerintah, termasuk PPPK, seharusnya tidak menunjukkan sikap kontra terhadap kebijakan pemerintah dengan turun ke jalan. Menurutnya, tindakan tersebut tidak etis dan justru dapat menggoyahkan stabilitas pemerintahan.

“Pegawai internal itu enggak boleh demo-demo. Sama seperti dalam rumah tangga, kalau ada masalah, ya dibicarakan baik-baik," kata dia.

Berbeda dengan pihak di luar pemerintahan yang merasa tidak puas. Mereka berdemonstrasi karena aspirasi tak tertampung pemerintahan, kata dia, itu hal wajar. "Tapi kalau sudah di dalam pemerintahan, tugasnya menjaga, bukan menggoyang,” katanya.

2. Demonstrasi internal dinilai sebagai tindakan subversif

Pelantikan PPPK Pemprov Banten (Dok. Khaerul Anwar)

Ia bahkan menyebut bahwa aksi demonstrasi dari internal pemerintahan bisa dikategorikan sebagai tindakan subversif atau pembangkangan terhadap pimpinan.

“Kalau di dalam ikut demo juga, di luar demo juga, bagaimana nasib pemerintahan ini? Makanya saya keras menolak aksi demo dari pegawai pemerintah,” katanya.

3. Ia menyoroti demo guru beberapa waktu lalu

Pelantikan PPPK Pemprov Banten (Dok. Khaerul Anwar)

Dimyati secara khusus menyoroti aksi unjuk rasa yang pernah dilakukan oleh para guru di Banten. Ia mengaku marah atas aksi tersebut, meski demonstrasi tersebut ditujukan kepada Gubernur Banten.

“Meskipun bukan ke saya langsung tapi ke Gubernur. Tetap saja enggak boleh,” katanya.

Editorial Team