Pandeglang, IDN Times - Bupati Pandeglang Irna Narulita resmi menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Konfirmasi ini tak lama setelah Irna mengantongi rekomendasi PDIP untuk maju kembali di Pilkada Pandeglang 2020.
Irna yang juga istri Dimyati Natakusumah--mantan Bupati Pandeglang dua periode-- maju kembali di Pilkada Pandeglang 2020 bersama politisi Golkar Tanto W Arban, menantu Ratu Atut Chosiyah. Saat ini, Irna sudah mengantongi rekomendasi dari PAN dan PDIP.
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Banten Asep Rahmatullah mengatakan, kepindahan Irna ke PDIP murni soal kesamaan misi dan ideologi dengan partai, bukan karena telah mengantongi surat rekomendasi di Pilkada Pandeglang.
"Iya betul (resmi kader), kan sudah direkomendasi (pilkada) oleh PDIP. Bukan (barter), Emangnya partai ecek, (jadi kader) tukar dengan rekomendasi," kata Asep saat dikonfirmasi, Selasa (25/2).
Mengenai status Irna di partai sebelumnya, yakni Demokrat, Asep meminta wartawan bertanya langsung kepada Irna.
Sebelum berlabuh ke PDIP, Bupati Pandeglang pernah menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan berhasil duduk di Senayan sebagai anggota DPRI pada tahun 2014.
PPP juga mengusung Irna kala maju menjadi calon Bupati Pandeglang tahun 2015. Irna kemudian pindah ke Partai Demokrat pada tahun 2017. Tahun 2017 itu, Irna langsung memberanikan diri maju di pemilihan Ketua DPD Demokrat Banten, namun kalah oleh Iti Oktavia Jayabaya, Bupati Kabupaten Lebak saat ini.
Jelang Pilkada Pandeglang 2020, Irna kembali pindah kendaraan politik dan PDIP menjadi pilihan. Asep kembali menegaskan, PDIP tidak pernah memaksa orang untuk bergabung dengan partainya.
"Bukan kesepakatan rekomendasi. Bu Irna bukan orang baru berpolitik dia mengkaji mendalami dan lain-lain," kata Asep.
Lebih lanjut menurut Asep, Irna mungkin tertarik masuk PDIP karena ketua umum partai banteng moncong putih ini adalah perempuan juga. "Karena PDIP ini sangat memperdulikan soal gender," katanya.
Terpisah, pengamat politik dari Untirta Serang, Abdul Hamid menilai, perilaku politisi dan partai pragmatis semacam itulah yang membusukkan demokrasi. Menurut Hamid, partai seharusnya menjadi tempat di mana ideologi dikembangkan dan ditunjukkan dalam kinerja kader partai yang menjabat di jabatan publik.
"Namun partai cenderung hanya menjadi kendaraan omprengan untuk politisi kutu loncat semacam itu. Jika kesetiaan kepada partai saja tidak dimiliki, bagaimana kesetiaan pada rakyat?" katanya.