Dorong BPD Awasi Dana Desa, Mendagri: Masih Ada Kades Jadi Tersangka

Tito juga menyoroti, masih banyak kepala desa di Indonesia yang menjadi tersangka akibat salah menggunakan dana desa. Sehingga, peran BPD dalam mengawasi dana desa bisa mencegah adanya penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kita lihat cukup banyak beberapa kasus yang membuat kepala desa menjadi tersangka, dengan adanya BPD ini, akan membuat balancing dan pengawasan," katanya.

Tito menyebut, BPD juga memiliki kewenangan untuk memberikan masukan kepada Kepala Desa terkait penggunaan dana desa. Misalnya saja, dengan memetakan kebutuhan masyarakat di desa tersebut sehingga tepat guna.

"Sehingga uang itu tidak disalahgunakan sambil mencari terobosan-terobosan kreatif untuk mendapatkan APBDes karena ada daerah yang Bumdesnya bisa mencapai Rp50 miliar per tahun," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengungkapkan, saat ini masih banyak pandangan negatif yang mengarah ke dana desa. Untuk itu, ia meminta BPD untuk bisa melakukan gerakan bersama agar citra dana desa dan pemerintahan desa bisa positif serta bisa mendapat dukungan dari semua pihak.

"Di situlah peran BPD memastikan pengawasannya, Jadi Abpednas ini, saya berharap betul menjadi gerakan moral, sekaligus gerakan konvensional untuk memastikan rupiah per rupiah dana desa itu bisa benar-benar dipertanggungjawabkan," tuturnya.

Mendes menyebut, peran BPD di desa-desa seluruh Indonesia sangat penting, misalnya saja dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Di mana, BPD memiliki peran utama dalam fungsi musyawarah dan pengawasan.

"Jadi kalau musyawarah desa, BPD yang menyelenggarakan. Dan saya minta kepada Pak Ketum, nanti ke depan kita susun bagaimana pola strategis itu sampai, denyut nadi sampai ke setiap anggota BPD," tuturnya.

Mendes juga menegaskan, penggunaan dana desa harus dipertanggungjawabkan rupiah demi rupiahnya untuk keberlangsungan masyarakat di desa tersebut. "Makanya, peran BPD sebagai penyambung lidah masyarakat juga penting," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Abpednas, Indra Utama mengungkapkan, pada Rapimnas kali ini, terdapat 120 pembina dan pengurus pusat yang dikukuhkan. Mereka, terdiri dari para profesional seperti Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Interijen, Kapolri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, politisi lintas partai, artis, hingga pengusaha.

Hal tersebut agar, fungsi pengawasan bisa dilakukan dengan maksimal di seluruh desa yang ada di Indonesia. "Ada 579 orang anggota di seluruh Indonesia, dan kami akan coba berdasarkan untuk ikut mengawasi dana desa," jelasnya.

Indra mengakui, saat ini masih ada BPD yang belum maksimal bekerja, seperti belum maksimalnya peraturan desa yang dihasilkan. Hal tersebut, tentunya akan melemahkan fungsi pengawasan dana desa.

"Karena BPD itu punya 3 tugas utama, yaitu legislator atau DPR-nya desa, dia menampung aspirasi masyarakat, lalu tempat sisi pengawasan makanya kami gandeng Kejaksaan Agung," kata dia.