DPRD Banten Sorot Kisruh Rekrutmen RSUD Cilograng dan Labuan
Serang, IDN Times - Proses rekrutmen pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuan dan RSUD Cilograng milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten ramai menjadi perbincangan publik. Pasalnya, ada banyak pelamar yang ikut rekrutmen tersebut menyatakan diberhentikan sepihak oleh panitia penyelenggara seleksi.
Sekadar diketahui, proses rekrutmen di RSUD Cilograng dan Labuan masih berlangsung. Masing-masing RS membuka seleksi untuk 359 pegawai.
Kisruh rekrutmen pegawai rumah sakit baru milik Pemprov Banten itu mendapat sorotan tajam dari Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten. Anggota Komisi V, Yeremia Menrofa, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya atas kisruh yang terjadi.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengaku, Komisi V telah meminta kepada Pansel Pegawai RSUD Labuan dan Cilograng agar transparan akuntabilitas selama pelaksanaan seleksi.
"Saya sendiri mendapatkan keluhan. Sebelum proses ini berjalan, kami pernah menyampaikan rekomendasi agar dilakukan secara transparan akuntabilitas, dan juga memprioritaskan anak-anak di sekitar,” kata Yeremi, Senin (12/5/2025).
1. Ia minta Pemprov Banten segera melakukan investigasi
Yeremia menduga kuat ada pelibatan pihak yang menjadi penyebab utama kisruh dalam proses rekrutmen ini. Ia telah menyampaikan permasalahan ini secara resmi kepada Gubernur Banten, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten.
"Untuk segera dilakukan investigasi dan tindakan tegas," katanya.
2. Ia berharap kekisruhan itu tak mengganggu jadwal operasional RS
Meski begitu, Yeremia berharap mekanisme masa sanggah dalam proses rekrutmen tidak menghambat jadwal operasional RSUD Labuan dan Cilograng yang sangat dinantikan oleh masyarakat.
“Karena kami pun ingin segera beroperasi,” katanya.
3. Andra Soni mengaku sudah memerintahkan untuk ditindaklanjuti
Sementara itu Gubernur Banten, Andra Soni, mengaku telah menerima laporan dugaan kecurangan rekrutmen di RSUD Cilograng dan Labuan. Andra meminta Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda), Nana Supiana, untuk menindaklanjuti laporan itu.
"Ada (laporan), saya teruskan ke Sekda untuk ditindaklanjuti," katanya.
