Serang, IDN Times – Program pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) yang digagas Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah, mendapat perhatian serius dari DPRD Banten. Anggota Komisi II DPRD Banten, Tb Roy Fachroji Basuni mengingatkan agar pelaksanaan program ini tidak tumpang tindih dengan program serupa dari pemerintah pusat maupun desa.
Menurut Roy, pembangunan JUT memang penting untuk meningkatkan infrastruktur pertanian di Banten. Namun, ia menekankan perlunya koordinasi yang matang agar tidak terjadi duplikasi anggaran maupun pelaporan yang bisa berujung pada persoalan hukum.
“Di desa juga ada program serupa, dari pusat juga ada. Kalau tidak dikoordinasikan, bisa jadi satu jalan dibangun dengan dua anggaran. Ujung-ujungnya nanti malah jadi temuan (Badan Pemeriksa Keuangan/BPK),” kata Roy, Rabu (23/7/2025).
DPRD Ingatkan Program Jalan Usaha Tani Tak Boleh Tumpang Tindih
Intinya sih...
Tb Roy menilai program JUT rawan tumpang tindih dengan program serupa, berpotensi munculnya dua Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dalam satu proyek fisik.
Roy meminta pembangunan infrastruktur pertanian diiringi tata kelola yang bersih dan akuntabel, agar tidak menjadi jeratan hukum.
Gubernur Banten Andra Soni menjelaskan bahwa JUT merupakan bagian dari Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra), menyasar wilayah pedesaan dengan konektivitas minim.
1. Tb Roy menilai, kondisi seperti itu rawan ada dua SPJ dalam satu kegiatan
Ia menyebut, risiko paling fatal dari pelaksanaan program yang tidak terkoordinasi adalah munculnya dua Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dalam satu proyek fisik. Hal ini, menurutnya, bisa masuk ke ranah pidana jika tidak diantisipasi sejak awal.
“Secara fisik hanya ada satu jalan, tapi uang keluar dua kali dari dua sumber anggaran yang berbeda. Ini rawan menimbulkan persoalan hukum, bahkan bisa masuk ke dugaan korupsi,” katanya.
Roy meminta pemerintah provinsi melalui dinas terkait untuk menyusun peta jalan pelaksanaan program JUT yang melibatkan koordinasi lintas tingkatan, mulai dari desa hingga pusat. Ia juga mendorong adanya basis data terpadu yang bisa diakses antar lembaga.
“Harus ada semacam dashboard atau sistem informasi yang bisa menunjukkan di mana saja titik JUT yang sudah dan akan dibangun, oleh siapa, dan pakai anggaran mana,” ujarnya.
2. Dia meminta pembangunan infrastruktur harus diiringi tata kelola yang bersih
Lebih lanjut, Roy juga mengingatkan bahwa semangat membangun infrastruktur pertanian harus diiringi dengan tata kelola yang bersih dan akuntabel.
Banten ini, kata dia, menjadi salah satu daerah yang menjadi lumbung nasional, maka perlu adanya peningkatan dan perbaikan daripada infrastruktur untuk pertanian.
"Akan tetapi, jangan sampai program bagus ini justru menjadi jeratan perangkat desa atau pelaksananya ke ranah hukum hanya karena administrasi dan koordinasi yang buruk,” katanya.
3. JUT dimasukan dalam program Bang Andra
Terpisah, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, program JUT ini merupakan bagian dari Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra), yang menyasar wilayah pedesaan dengan konektivitas minim. Fokusnya adalah membuka akses jalan pertanian yang selama ini sulit dilalui kendaraan, khususnya alat berat dan kendaraan pengangkut hasil panen. Program ini, kata dia, menjadi salah satu prioritas untuk memperkuat infrastruktur pertanian, terutama di kawasan sentra produksi padi yang strategis.
"Kami sudah bangun di wilayah Wanasalam yang mana itu merupakan lumbung pangan nasional. Makanya kita perlu pastikan agar akses jalannya baik, agar distribusi hasil pertanian tidak terkendala," ujar Andra.
Andra menerangkan, JUT yang dirancang di Wanasalam diproyeksikan sepanjang 7,05 kilometer. Jalur ini akan menghubungkan tiga desa utama: Cisarap, Parung Panjang, dan Cipedang. Ketiga desa tersebut memiliki total lahan pertanian mencapai 1.147 hektare(ha). Desa Cisarap sendiri menyumbang 412 ha, sementara dua desa lainnya, masing-masing 215 ha.
Andra menegaskan, jalan pertanian ini akan mempermudah akses mobilitas bagi petani, mulai dari penggunaan alat dan mesin, hingga pengangkutan hasil panen menuju tempat pengolahan dan pasar.
“Dengan jalan yang layak, petani tidak lagi kesulitan membawa hasil panen. Kami ingin efisiensi waktu dan biaya bisa ditekan. Ini menyangkut hajat hidup banyak orang,” tuturnya.