Eks Pejabat BPBD Banten Didakwa Pengadaan Laptop Fiktif

Engelin menjelaskan, perkara tersebut bermula pada 13 April 2023, saat sales manager PT Implementasi Teknologi Indonesia (ITI), Rina Apreisiana mendapatkan informasi adanya pengadaan laptop di BPBD Banten dari saksi Antonius Maharjati.

Kemudian, Direktur PT ITI, Anton Firmansyah menyuruh Antonius dan Rina untuk bertemu dengan Eddy, Wawan, dan Handono yang mengaku sebagai perwakilan dari BPBD Banten. Pertemuan lalu terjadi pada 14 April di Hotel Le Dian Serang.

Dalam pertemuan itu, Eddy menjelaskan bahwa pengadaan laptop yang dibutuhkan adalah jenis Asus Tuf Gaming sebanyak 125 unit.

Pengiriman laptop itu kemudian dilakukan dalam tiga tahap. Pengiriman pertama dan kedua masing-masing sebanyak 50 unit. "Dan pengiriman ketiga sebanyak 25 unit,” kata Engelin saat membacakan dakwaan.

Di waktu yang sama, Rina lalu meminta apakah spesifikasi laptop bisa diubah menjadi merek Axioo yang kemudian disetujui oleh Eddy. Rina dan Anto kemudian diajak Eddy ke kantor BPBD untuk bertemu dengan terdakwa Ayub.  Di sana mereka mendantangani Surat Perintah Kerja (SPK).

Ayub yang saat itu mengaku sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menyetujui perggantian merek laptop dari Asus Tuf Gaming menjadi Axioo Mybook Pro L7v (16N9). Tapi yang tertera dalam 25 SPK pengadaan barang laptop merek Asus Tuf Gaming dengan tiap SPK berjumlah lima unit. Per unitnya seharga Rp32,9 juta.

"Pembayaran kemudian disepakati untuk dilakukan seminggu setelah barang diterima," katanya.

Sekitar awal Mei 2023, Rina memberitahu Eddy bahwa barang sudah tersedia dan siap dikirim. Eddy lalu menyampaikan bahwa pengiriman tidak langsung ke gudang BPBD Banten, melainkan mengantarkan ke alamat Perumahan Gedong Kalodran Executive Cluster Blok A 6 Nomor 9, sebagai lokasi penyimpanan 60 unit laptop tersebut.

“Eddy mengatakan bahwa 50 unit Axioo Mybook Pro L7v (16N9) tersebut jangan dikirim ke gudang BPBD Provinsi Banten dengan alasan nanti banyak LSM," katanya.

PT ITI lalu menagih uang laptop yang sudah dikirim itu kepada Eddy dan Ayub, tapi keduanya tidak kunjung membayar. Eddy dan Ayub malah meminta pengiriman 50 laptop lagi. PT ITI kemudian menolak.

Pada Juli 2023, Eddy kemudian mengirim surat perintah membayar kepada Rina dan Anton Firmansyah.

Keesokannya, Rina dan Antonius datang ke BPBD Banten untuk menemui Nana selaku Kepala BPBD Banten. Keduanya kemudian bertemu dengan Heri selaku Sekretaris BPBD Banten untuk menanyakan terkait pengadaan laptop yang telah mereka kirim.

Dari pertemuan itu, korban baru mengetahui bahwa proyek tersebut ternyata fiktif. ”Diketahui bahwa pekerjaan tersebut tidak ada atau fiktif,” kata Engelin.

Eddy juga meminta fee atas penandatanganan SPK dengan total Rp328 juta. Belakangan juga diketahui kalau Ayub bukan PPK, melainkan menjabat sebagai Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD. Seluruh dokumen yang sudah ditandatangani juga ternyata palsu, hasil buatan Eddy atas perintah Ayub.

”Bahwa seluruh administrasi tersebut dibuat oleh terdakwa (Ayub) dengan tujuan untuk meyakinkan saksi Anton Firmansyah dalam mengambil pekerjaan pengadaan laptop yang dibuat oleh terdakwa,” katanya.

Akibat aksi keduanya, PT ITI milik Anton Firmansyah merugi sebesar Rp1,4 miliar. Ayub dan Eddy didakwa melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP atau Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman paling tinggi 4 tahun 6 bulan.