Tangerang Selatan, IDN Times - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) masih menunggu petunjuk teknis dalam penerapan ganjil genap di Tangerang Raya. Rencananya, kebijakan ini diterapkan di di jalan milik Pemerintah Provinsi Banten.
"Saya masih menunggu juknis (petunjuk teknis) dari Pemprov Banten karena jalan yang akan menjadi prioritas merupakan jalan milik Provinsi Banten," kata Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie, Minggu (3/9/2023).
Pengamat kebijakan publik dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno menilai perluasan penerapan ganjil genap hingga wilayah Tangerang Raya tidak efektif untuk menekan polusi udara.
Pasalnya, hingga saat ini penerapan ganjil genap pun masih belum bisa menekan angka mobilitas kendaraan di DKI Jakarta.
"Jakarta aja gak efektif, berarti daerah lain juga gak efektif karena orang bisa membuat plat nomor 2 minimal," kata Djoko, Kamis (31/8/2023).
Sebelumnya, Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, kebijakan skema pengaturan ganjil genap kendaraan yang selama ini diterapkan di DKI Jakarta akan diperluas hingga wilayah Tangerang Raya.
Kebijakan tersebut digulirkan, lanjut Al Muktabar, saat ia mengikuti rapat terbatas lanjutan pembahasan peningkatan kualitas udara wilayah Jabodetabek yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/8/2023).
Kebijakan ganjil genap diterapkan di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan karena ketiga wilayah Provinsi Banten itu masuk dalam aglomerasi polusi udara. Ganjil genap dilakukan utamanya, pada jalan-jalan yang terakses langsung ke DKI Jakarta.
"Utamanya jalan yang terakses ke DKI Jakarta mengikuti arah kebijakan DKI Jakarta," kata Al Muktabar pada Selasa (29/8/2023).