Ganti Menteri Ganti Kurikulum, Anak Jadi Korban Sistem Pendidikan
- Perubahan sistem bikin anak dapat tekananAnak-anak mengalami tekanan besar untuk menyesuaikan diri dengan kurikulum yang sering berubah, berdampak pada kesehatan mental dan minat belajar.
- Kebijakan pendidikan harus lahir dari partisipasi bersamaJPPI menekankan perlunya melibatkan semua pihak dalam perumusan kebijakan pendidikan, bukan hanya keputusan segelintir pejabat.
- Pemerintah perlu libatkan akademisi agar sistem memiliki legitimasiKeterlibatan semua pihak dalam perumusan kebijakan akan memberikan legitimasi dan akuntabilitas bersama untuk mengawal implementasi dan evaluasi hasilnya.
Tangerang, IDN Times – Jaringan Pemantau Pelajar Indonesia (JPPI) menilai anak-anak menjadi korban dari sistem pendidikan Indonesia yang kerap berubah-ubah. Kebijakan pendidikan, termasuk kurikulum yang gonta-ganti tanpa arah jelas, dinilai menimbulkan kebingungan dan bahkan mematikan motivasi belajar siswa.
“(Siswa) Frustrasi dan pada akhirnya membuat mereka kehilangan motivasi. Mereka mungkin bertanya-tanya, ‘Untuk apa saya belajar ini jika besok bisa berubah lagi?’” kata Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, Jumat (18/7/2025).
1. Kurikulum dan sistem pendidikan yang tidak stabil dan terus berganti memengaruhi generasi emas Indonesia
Ia mempertanyakan bagaimana generasi emas Indonesia dapat terwujud jika fondasi pendidikan yang diberikan kepada anak-anak tidak stabil dan berkualitas? Menurutnya, ketidakpastian kebijakan ini menghambat pengembangan keterampilan krusial pada anak-anak, seperti pemecahan masalah, kreativitas, dan berpikir kritis.
“Bagaimana kita bisa berharap anak-anak kita menjadi generasi emas yang berdaya saing global jika mereka tidak mendapatkan fondasi pendidikan yang stabil dan berkualitas? Ketidakpastian ini menghambat pengembangan keterampilan krusial seperti pemecahan masalah, kreativitas, dan berpikir kritis,” ujarnya.
2. Perubahan sistem bikin anak dapat tekanan
Ia menegaskan bahwa anak-anak, terutama pada jenjang transisi, seperti dari SD ke SMP atau SMP ke SMA, kerap menghadapi tekanan besar untuk terus menyesuaikan diri dengan kurikulum yang berubah tiba-tiba. Hal ini tidak hanya berdampak pada akademik, tetapi juga pada kesehatan mental siswa.
“Stres akibat ketidakpastian ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, menurunkan minat belajar, dan bahkan memicu kecemasan,” kata Ubaid.
3. Kebijakan pendidikan harus lahir dari partisipasi bersama
JPPI menekankan bahwa kebijakan pendidikan seharusnya lahir dari partisipasi bersama, bukan hanya keputusan segelintir pejabat yang sedang menjabat. Ia meminta pemerintah melibatkan akademisi, praktisi pendidikan, orang tua, masyarakat sipil, bahkan perwakilan siswa dalam perumusan kebijakan pendidikan.
“Soal perlu keterlibatan semua pihak, kebijakan pendidikan harus lahir dari konsensus bersama, bukan sekadar keputusan satu atau dua individu yang sedang menjabat,” tegas Ubaid.
4. Pemerintah perlu melibatkan akademisi agar sistem pendidikan memiliki legitimasi
Menurutnya, kebijakan yang lahir dari partisipasi bersama akan memiliki legitimasi dan akuntabilitas bersama, sehingga semua pihak merasa memiliki tanggung jawab untuk mengawal implementasi dan mengevaluasinya secara terbuka. Jika nantinya ada penyimpangan, semua pihak pun bisa mengoreksi bersama.
“Ketika akademisi, praktisi pendidikan (guru dan kepala sekolah), orangtua, masyarakat sipil seperti JPPI, bahkan perwakilan siswa dilibatkan sejak awal dalam perumusan kebijakan, hasilnya akan memiliki legitimasi yang lebih kuat. Ketika kebijakan adalah hasil dari partisipasi bersama, akuntabilitasnya juga menjadi milik bersama,” kata Ubaid.
JPPI berharap pemerintah dapat menata ulang arah kebijakan pendidikan agar anak-anak Indonesia mendapatkan fondasi pendidikan yang stabil dan berkelanjutan, sehingga potensi mereka dapat berkembang maksimal tanpa terbebani ketidakpastian.
