Banten, IDN Times - Nasib sebanyak 6.326 pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten di ujung tanduk setelah DPR dan Pemerintah Pusat menyepakati penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah.
Dengan kesepakatan itu, hanya pekerja yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang menjadi tenaga kerja di instansi pemerintah. Meski demikian, Gubernur Banten Wahidin Halim punya sikap lain.
Menanggapi keputusan penghapusan tenaga non-ASN tersebut, Wahidin mengatakan akan tetap mempertahankan sebanyak 6.326 tenaga honorer yang selama ini telah bekerja di Pemerintah Provinsi Banten.
“Mereka sudah kerja lama, terus kita pecat gitu? Ya gak lah. Masa mereka sudah lama kerja di kita, banyak bantu, terus mau kita bunuh? Kan punya anak istri. Kita punya duit untuk gaji ya kita gaji," kata Wahidin, Jumat (24/2).
Wahidin justru akan mengusulkan tenaga honorer di wilayahnya tersebut diangkat menjadi pegawai tetap dengan mempertimbangkan lama kerja dan kemampuan anggaran yang cukup memadai untuk menggaji para honorer.
"Kita punya duit untuk gaji ya kita gaji. Kalau perlu kita usulkan PNS, SK-nya Kementerian PAN-RB, gajinya saya yang gaji. Masih sanggup kok,” katanya.
Sebagai Gubernur, lanjut Gubernur, dirinya mengaku tidak akan tinggal diam dan akan membela kepentingan para pegawainya. Terlebih, melihat postur APBD Provinsi Banten yang dialokasikan untuk belanja pegawai masih sangat ideal untuk bisa menggaji para tenaga honorer tersebut.
Bahkan ketika diangkat menjadi PNS, APBD Banten masih tetap lebih ideal dibandingkan daerah-daerah lainnya dengan tetap melakukan program-program pembangunan untuk masyarakat.
“Tapi harus dikatakan APBD kita cuma 18 persen yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Jauh lebih rendah dibandingkan daerah-daerah lainnya. Keren kan? dimana-mana 40-50 persen. Struktur APBD kita itu tinggi untuk pembangunannya. Jadi kalau nanti 6.000 honorer itu harus kita gaji (sebagai PNS), kita masih sanggup paling 20-25 persen jadinya," katanya.
Meskipun kebijakan tersebut masih dalam pembahasan dan belum ada keputusan, namun dia akan menyampaikan pertimbangan-pertimbangan para tenaga honorer tersebut harus ia pertahankan. Terlepas dari rencana pemberlakuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Pemprov Banten telah menghitung dan mengkajinya dan tentu melihat permasalahan-permasalahan yang mereka alami.
“Jadi masih dibutuhkan, di samping kebutuhan juga karena alasan kemanusiaan,” ujarnya.
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App. Unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb