Gubernur Banten Bingung, Gaji 11 Ribu PPPK Belum Jelas Didanai Pusat

Menurut Andra, Pemprov Banten telah menjadwalkan pelantikan PPPK secara bertahap, yakni pada 1 Agustus dan 1 Oktober 2025, namun tanpa bantuan dana dari pemerintah pusat, beban gaji PPPK bisa memicu pembengkakan belanja pegawai di daerah.

"Kalau pembiayaan ini dibebankan seluruhnya ke APBD provinsi, maka kami bisa melampaui batas maksimal 30 persen belanja pegawai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah," katanya.

Andra pun meminta petunjuk dan dukungan konkret dari pemerintah pusat agar tidak memberatkan keuangan daerah. Jika tidak ada solusi dengan cepat dari pemerintah pusat maka akan menjadi bumerang di kemudian hari.

"Mohon arahan dan dukungan dari pusat karena ini bukan masalah kecil," katanya.

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, Rina Dewiyanti menyatakan bahwa Pemprov Banten telah mengalokasikan anggaran Rp218 miliar dalam APBD 2025 untuk gaji PPPK. "Gaji PPPK akan dibayarkan dalam dua tahap, menyesuaikan jadwal pelantikan Agustus dan Oktober. Pembayaran dilakukan setelah proses input data kepegawaian selesai," katanya.

Rina menyebut, target input data rampung tiga minggu pascapelantikan, namun ia menegaskan, beban gaji PPPK akan menjadi tantangan besar ke depan jika tidak ada skema pendanaan khusus dari pusat. "Kalau tidak ada dukungan penuh dari Dana Alokasi Umum (DAU), maka gaji PPPK ini bisa membebani APBD tidak hanya di provinsi, tapi juga kabupaten dan kota di Banten," katanya.